Analisis Penjokian Berpenumpang Tiga Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/ oleh Donny Fredi Butar-Butar

DONNY FREDI, BUTAR-BUTAR (2011) Analisis Penjokian Berpenumpang Tiga Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/ oleh Donny Fredi Butar-Butar. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

[img] Text
Analisis Penjokian Berpenumpang Tiga.pdf

Download (46kB)

Abstract

abstrak (A) Nama : DONNY FREDI BUTAR-BUTAR; NIM: 205060063 (B)Judul Skripsi : Analisis Penjokian Berpenumpang Tiga Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (C) Halaman : vi + 88 + 3 daftar pustaka + 2011 (D) Kata Kunci : Joki 3 in 1, Perda Nomor 8 Tahun 2007 (E) Isi : Jakarta sebagai kota bisnis dimana peredaran uang dan perekonomian terpusat serta tempat di mana jutaan orang dari pelbagai latar belakang suku, agama dan budaya bermukim membawa daya tarik tersendiri bagi kaum urban untuk mengadu nasibnya di kota metropolitan. Salah satu profesi yang dijalani oleh para kaum urban adalah menjadi joki 3 in 1. Joki 3 in adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangingi kemacetan yang ada di DKI Jakarta, kebijakan joki 3 in 1 tersebut di keluarkan dan di catatkan di dalam suatu peraturan yaitu Perda No 8 Tahun 2007 Tentang Tibum tepatnya terdapat pada Pasal 4 Ayat 2 yang menyatakan ?setiap orang dilarang menawarkan diri menjadi joki di pinggir jalan kepada pengendara kendaraan roda 4 (empat)yang akan memasuki kawasan pengendalian lalu lintas, tetapi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tibum dinilai bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 karena telah membatasi hak warga negara dalam memilih jenis pekerjaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pakah larangan pekerjaan joki dalam Pasal 4 Ayat (2) Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945? Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara. Data penelitian menunjukkan bahwa adanya suatu pertentangan antara Pasal 4 Ayat (2) Perda Nomor 8 Tahun 2007 dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945. Pertentangan ini mengakibatkan semakin banyaknya keberadaan Joki 3 in 1. Pasal 27 Ayat (2)mengatur hak setiap manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, namun Pasal 4 Ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 melarang pekerjaan joki karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Sebaiknya Perda yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta harus sesuai kaidah-kaidah yang tidak bertentangan dengan UUD.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 24 May 2017 03:26
Last Modified: 24 May 2017 03:26
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1102

Actions (login required)

View Item View Item