Ekoregion Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengaturan Undang-Undang Lainnya Yang Terkait Masalah Lingkungan (Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara)/ oleh Ester Melisawaty

ESTER, MELISAWATY (2011) Ekoregion Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengaturan Undang-Undang Lainnya Yang Terkait Masalah Lingkungan (Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara)/ oleh Ester Melisawaty. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

[img] Text
Ekoregion Dalam Undang-Undang.pdf

Download (46kB)

Abstract

abstrak (A)Nama : ESTER MELISAWATY (NIM : 205070151) (B)Judul Skripsi: Ekoregion Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengaturan Undang-Undang Lainnya Yang Terkait Masalah Lingkungan (Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara). (C)Halaman: xi + 109 + lampiran, 2011. (D)Kata Kunci : Ekoregion. Dalam skripsi ini dibahas tentang pengelolaan lingkungan berdasarkan ekoregion yang merupakan pengelolaan kawasan yang didasarkan pada prioritas ekosistem dan habitat alami setempat yang pengelolaannya tidak hanya ditentukan oleh batasan politik dan administrasi, tetapi oleh batasan geografi, komunitas manusia serta sistem ekologi. Menurut stufenbau theory yang dicetuskan oleh Hans Kelsen, dimana dasar ideologi Republik Indonesia, yaitu Pancasila, memiliki kedudukan sebagai staatsfundamentalnorm yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila menjadi dasar dalam pembuatan UUD 1945 yang mana terdapat pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diberi tafsiran yang longgar berkenaan dengan konsep ?hak menguasai negara? dan ?untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?, yang dalam operasionalisasinya diwujudkan dalam UndangUndang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPMB). UndangUndang No. 4 Tahun 2009 dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 bersifat saling melengkapi, dimana Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 merupakan operasionalisasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berkenaan dengan konsep ?hak menguasai negara? dan ?untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?, sedangkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 merupakan perlindungan dari pelaksanaan ekoregion berdasarkan UndangUndang No. 4 Tahun 2009. (E)Acuan : 70 (1960-2011) (F)Pembimbing : Soetan Budhi Satria, SH., MH. (G)Penulis :Ester Melisawaty

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 31 May 2017 01:14
Last Modified: 31 May 2017 01:14
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1133

Actions (login required)

View Item View Item