Analisis Tentang Bagian Inti Delik Melawan Hukum Dalam Dakwaan Primair Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh H. Wildanul Firdaus (Studi Kasus Putusan Nomor 496/Pid.B/2006/Pn.Tng) / oleh David

DAVID, DAVID (2011) Analisis Tentang Bagian Inti Delik Melawan Hukum Dalam Dakwaan Primair Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh H. Wildanul Firdaus (Studi Kasus Putusan Nomor 496/Pid.B/2006/Pn.Tng) / oleh David. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

[img]
Preview
Text
Analisis Tentang Bagian Inti Delik Melawan Hukum.pdf

Download (50kB) | Preview

Abstract

abstrak (A)Nama : DAVID ; NIM: 205070062 (B)Judul Skripsi : Analisis Tentang Bagian Inti Delik Melawan Hukum Dalam Dakwaan Primair Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh H. Wildanul Firdaus (Studi Kasus Putusan Nomor 496/Pid.B/2006/Pn.Tng) (C)Halaman:viii + 82 + 4 daftar pustaka + lampiran; 2011 (D)Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi (E)Isi : Hukum sangatlah penting dan mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan ol eh karena Indonesia adalah negara hukum, dimana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum dan juga memberikan kepastian hukum bagi setiap rakyatnya. Pemerintah Indonesia yang sedang giat ? giatnya melakukan kegiatan yaitu membasmi tindak pidana korupsi yang akhir ? akhir ini sedang marak terjadi di Indonesia, seperti tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 496/PID.B/2006/PN.TNG dengan terdakwa H Wildanul Firdaus sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yang diduga menyalahgunakan kewenangannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa bagian inti delik ?melawan hukum? dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang ? Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang ? Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang ? Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primair yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa H Wildanul Firdaus tidak terbukti? Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwaan primair tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa bagian inti delik melawan hukum tidak terbukti atau tidak terdapat dalam diri terdakwa. Berdasarkan analisis penulis, bagian inti delik melawan hukum terbukti di dalam persidangan di karenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menyerahkan dana APBD Tahun 2004 kepada Fraksi ? Fraksi DPRD Kabupaten Tangerang adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dimana dana tersebut yang seharusnya diserahkan langsung oleh terdakwa kepada lembaga keagamaan yang telah mengajukan dan di setujui permohonan bantuannya, hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tangerang tahun anggran 2004, yang tidak mengatur tentang penyaluran dana melalui DPRD. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang ? Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 10 ayat (3) huruf c. perbuatan terdakwa H Wildanul Firdaus dengan menyerahkan Dana Pengembangan dan Pembinaan Keagamaan / Dana Stimulan APBD Tahun 2004 Kabupaten Tangerang kepada fraksi ? fraksi DPRD Kabupaten Tangerang dengan alasan tekanan psikologis merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan karena terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa DPRD Kabupaten Tidak mempunyai wewenang untuk menyalurkan dana stimulan tersebut karena itu perbuatan terdakwa H Wildanul Firdaus menurut analisa penulis merupakan perbuatan melawan hukum. Saran penulis, pemerintah harus memperhatikan kualitas dari para penegak hukum yang ada di indonesia dalam menangani kasus ? kasus tindak pidana korupsi. Daftar acuan : 41 (1972-2011) (F)Dosen Pembimbing : Dr. Dian Adriawan, S.H., M.H. (H)Penulis : David DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI v ABSTRAK vii DAFTAR SINGKATAN viii BAB I :PENDAHULUAN 1 A.Latar Belakang 1 B.Permasalahan 6 C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6 D.Kerangka Konseptual 7 E.Metode Penelitian 11 F.Sistematika Penulisan 12 BAB II :KERANGKA TEORITIS 14 A.Tindak Pidana dan Unsur?Unsur Tindak Pidana Korupsi 14 1.Unsur - Unsur Tindak Pidana 14 2.Unsur - Unsur Tindak Pidana Korupsi 17 3.Perbuatan Bersifat Melawan Hukum 22 B.Pelaku dan Perumusan Delik .......... 26 C.Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana 30 D.Teori Pembuktian 32 E.Jenis ? Jenis Penjatuhan Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi 37 1.Terhadap Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi 37 2. Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi 39 BAB III: DATA HASILPENELITIAN 40 A.Kasus Posisi Dalam Persidangan 40 B.Peraturan Yang Dilanggar Oleh Terdakwa Menurut Persidangan 48 C.Keterangan Saksi dan Fakta Hukum di Persidangan 49 D.Putusan Pengadilan 60 E.Hasil Wawancara 64 BAB IV :ANALISIS PERMASALAHAN 66 BAB V :PENUTUP 77 A.Kesimpulan 77 B.Saran 78 DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP DAFTAR LAMPIRAN

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 05 Jun 2017 02:39
Last Modified: 05 Jun 2017 02:39
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1169

Actions (login required)

View Item View Item