nalisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 29/Pts.Pid/CR/2009/PN/PLG Tentang Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak / oleh Devy Tedjadharma

DEVY, TEDJADHARMA (2011) nalisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 29/Pts.Pid/CR/2009/PN/PLG Tentang Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak / oleh Devy Tedjadharma. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

[img] Text
Pengadilan Negeri Palembang.pdf

Download (46kB)

Abstract

abstrak (A) Nama : Devy Tedjadharma (NIM: 205070041) (B) Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 29/Pts.Pid/CR/2009/PN/PLG Tentang Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak (C) Halaman : viii + 87 (D) Kata Kunci : Penguasaan Tanah, Putusan Hakim (E) Isi : Hak penguasaan atas tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang atau badan hukum dengan tanah sebagaimana yang dimaksud di dalam UUPA. Penguasaan tanah ada yang bersifat legal, ada juga yang bersifat illegal. Penguasaan tanah secara legal berbentuk penguasaan secara fisik dan/atau yuridis, sedangkan penguasaan tanah secara illegal hanya berbentuk penguasaan fisik saja, yang biasa dikenal dengan penguasaan tanah tanpa hak. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 29/Pts.Pid/CR/2009/PN/PLG, dimana Dinem binti Karyo Dikromo dan Satino alias Yono bin Joyo yang memiliki Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha No : 02/KLD/2004 tanggal 2 Januari 2004 yang dibuat di Kantor Camat Kalidoni Palembang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak, melanggar Pasal 2 dan Pasal 6 huruf b dan c UU No.51/PRP/1960. Untuk itu, penulis mengambil permasalahan apakah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 29/Pts.Pid/CR/2009/PN/PLG sudah tepat? Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian memperlihatkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 29/Pts.Pid/CR/2009/PN/PLG sangat tidak tepat. Hakim dalam putusannya telah menghilangkan hak Dinem dan Yono atas tanah tersebut yang diperolehnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha No : 02/KLD/2004. Hakim melakukan pemeriksaan semata-mata hanya didasarkan pada ancaman hukuman yang didakwakan terhadap Dinem dan Yono, tanpa melihat substansi dan hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya perkara. Dalam penanganan kasus sengketa pertanahan, hakim seharusnya memakai ketentuan dan prinsip-prinsip dasar hukum pertanahan. (F) Acuan : 30 (1986-2010) (G) Pembimbing : Yuwono Prianto, S.H., M.H. (H) Penulis : Devy Tedjadharma

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 07 Jun 2017 02:27
Last Modified: 07 Jun 2017 02:27
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1188

Actions (login required)

View Item View Item