nalisis putusan Nomor 490/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel (studi kasus KDRT oleh Poedji Rahardjo terhadap Nazwita Indra) / oleh Natasha

NATASHA, NATASHA (2011) nalisis putusan Nomor 490/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel (studi kasus KDRT oleh Poedji Rahardjo terhadap Nazwita Indra) / oleh Natasha. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

[img] Text
studi kasus KDRT oleh Poedji Rahardjo terhadap Nazwita Indra.pdf

Download (46kB)

Abstract

abstrak A.Nama (NIM) :NATASHA (205060088) B.Judul Skripsi :?Analisis Putusan Nomor 490/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL(Studi Kasus KDRT Oleh Poedji Rahardjo Terhadap Nazwita Indra)? C.Halaman : ix + 76 halaman D.Kata Kunci : Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana Kekerasan E. Isi : Dewasa ini banyak sekali terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, padahal selama ini wilayah rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Dengan dikeluarkannya peraturan mengenai KDRT yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan hukum bagi para korban KDRT. Dalam UU ini tidak hanya diatur mengenai kekerasan fisik, tetapi sudah diatur pula mengenai kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dalam kasus KDRT yang dilakukan Poedji Rahardjo terhadap Nazwita Indra dan Dimas, ia tidak hanya melakukan kekerasan fisik seperti mencekik, memukul. Di dalam kasus ini Poedji Rahardjo juga melakukan kekerasan psikis yaitu mengancam ingin membunuh dan menculik mereka, sehingga timbul rasa ketakutan dan trauma berat dalam diri mereka. Mengapa dalam pemberian sanksi, hakim tidak mempertimbangkan kekerasan psikis yang mendahului kekerasan fisik sebagai upaya pemberatan dalam penjatuhan sanksi? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum normatif. Hakim tidak mempertimbangkan kekerasan psikis sebagai upaya pemberat dalam penjatuhan sanksi karena akibat dari kekerasan psikis tidak dapat langsung terlihat seperti pada kekerasan fisik, oleh karena itu hal tersebut cenderung diabaikan. Seharusnya dalam pemberian sanksi kekerasan psikis juga menjadi pertimbangan hakim sebagai upaya pemberat dalam penjatuhan sanksi, karena jika dilihat dari fakta-fakta yang ada korban juga mengalami kekerasan psikis. F.Acuan : 38 (1981 ? 2009)G.Pembimbing : Yuwono Prianto, S.H., M.H. H.Penulis : Natasha

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 08 Jun 2017 01:54
Last Modified: 08 Jun 2017 01:54
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1193

Actions (login required)

View Item View Item