Aryanti, Vanny (2018) Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian BOT (Build Operate Transfer) yang dibatalkan secara sepihak oleh pemegang hak atas tanah : studi kasus putusan No. 97/PK/PDT/2017 / Vanny Aryanti. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
Kegiatan investasi yang berkembang dengan pesat serta adanya kebutuhan akan pembangunan infrastruktur di Indonesia membuat pemerintah menawarkan salah satu bentuk kegiatan investasi kepada masyarakat dalam model perjanjian BOT di atas tanah milik pemerintah, akan tetapi kenyataanya banyak perjanjian yang diputus secara sepihak oleh pemegang hak atas tanah. Salah satunya adalah perjanjian BOT antara PT Internasional Tradeways dan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya. Oleh karena itu rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah akibat hukum putusan No. 97/PK/PDT/2017 terhadap pembatalan perjanjian BOT (Build Operate Transfer) secara sepihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder dan data primer sebagai pendukung yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa akibat hukum pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pemegang hak atas tanah yaitu PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya wajib menjalankan perjanjian seperti semula dan wajib membayar ganti rugi materiil yang ditetapkan, sedangkan tuntutan ganti rugi imateriil dan sita jaminan yang tidak dikabulkan, oleh karena itu harusnya hakim lebih bijaksana dalam memutus perkara ini karena kerugian yang dialami investor bukan kerugian imateriil saja.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 03 Dec 2019 01:51 |
| Last Modified: | 03 Dec 2019 01:51 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/12324 |
Actions (login required)
 |
View Item |
