Kennedy, Victor (2018) Analisis tanggungjawab perusahaan yang dinyatakan pailit terhadap pemenuhan hak-hak karyawan ditinjau dari undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang / Victor Kennedy. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
Baru-baru ini perusahaan jamu PT Njonja Meneer dinyatakan pailit. Nyonya Meneer dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang karena gagal membayar kewajiban utang yang telah jatuh tempo kepada sedikitnya 35 kreditur. PT Nyonya Meneer memiliki sekitar 1.100 karyawan dan sebelum dinyatakan pailit sudah banyak hak-hak yang tidak terpenuhi setelah puluhan tahun bekerja. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, bahwa karyawan merupakan salah satu instrumen dalam pembangunan nasional. Karyawan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu komponen pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan itu. Dengan demikian perlu adanya tanggungjawab perusahaan dan perlindungan terhadap hak-haknya jika perusahaan tempat bekerja dinyatakan pailit. Pasal 28D UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu timbul permasalahan apa bentuk tanggungjawab perusahaan yang dinyatakan pailit terhadap pemenuhan hak-hak karyawan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Sedangkan teori yang digunakan yaitu teori pertanggungjawaban dan teori perlindungan hukum. Meskipun Negara telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, nyatanya masih ada perusahaan seperti PT Njonja Meneer yang tidak memenuhi hakhak karyawannya. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak aman terhadap karyawan yang telah melakukan kewajibannya. Guna menertibkan perusahaan agar memenuhi kewajibannya tersebut, Pemerintah harus mengawasi perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap karyawan. Pemerintah mungkin dapat mengeluarkan Peraturan Menteri yang khusus mengarahkan perusahaan menaati aturan seperti yang telah dicantumkan dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 04 Dec 2019 01:27 |
| Last Modified: | 04 Dec 2019 01:27 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/12329 |
Actions (login required)
 |
View Item |
