Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jatim tentang Pelarangan aktivitas jemaat ahmadiyah Indonesia menurut peraturan perundangundangan (contoh kasus SK Gubernur Jatim Nomor 188/94/KPTS/013/2011)

Sudrajat, Iman (2011) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jatim tentang Pelarangan aktivitas jemaat ahmadiyah Indonesia menurut peraturan perundangundangan (contoh kasus SK Gubernur Jatim Nomor 188/94/KPTS/013/2011). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jatim.pdf - Published Version

Download (47kB)

Abstract

abstrak (A) Nama : Iman Sudrajat; NIM: 205060193 (B) Judul Skripsi : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jatim Tentang Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan Contoh Kasus SK Gubernur Jatim Nomor 188/94/KPTS/013/2011). (C) Halaman : vii + 89 + 5 daftar pustaka + 2011 (D) Kata Kunci : SK Gubernur Jatim, Peraturan PerundangUndangan (E) Isi : Sejak terjadinya kerusuhan di Cikeusik Pandeglang Banten, banyak pemerintah daerah di Indonesia mengeluarkan SK melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah, salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur dengan dikeluarkannya SK Nomor 88/94/ KPTS/013/2011 yang pada pokoknya meminta agar menetapkan larangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)di Jawa Timur. Larangan itu cukup beralasan karena pertentangan antara Ahmadiyah dengan umat Islam Jawa Timur dapat mem-bahayakan ketertiban dan keamanan wilayah di Jawa Timur. Keluarnya SK tersebut juga tidak lepas dari pro dan kon-tra, bahkan beberapa kalangan banyak mempertanyakan ke absahan dari SK tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah SK Gubernur Jatim Nomor 4/KPTS/013/2011 mempunyai legalitas menurut peraturan perundang-undangan? Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu metode pene-litian hukum normatif dengan didukung wawancara. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa SK Gubernur Jatim Nomor 188/94/KPTS/013/2011 pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang UU)Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(PPP)selanjutnya disingkat (UU PPP) yaitu telah melibatkan unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka 7 UU PPP yaitu dukungan dari DPRD Jawa Timur yang disahkan oleh Gubernur, untuk menga-tasi keadaan konflik sejalan dengan Pasal 38 Ayat (2) huruf a UU PPP yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu,DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diluar Prolegda Provinsi untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam. Dari segi lingkup materi yang diatur SKB ini juga sejalan dengan SKB Tiga Menteri. Meskipun SK Gubernur Jatim tersebut sejalan dengan SKB 3 Menteri, namun kewenangannya dinilai telah melampaui karena masalah urusan agama adalah urusan Pemerintah Pusat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa yang menjadi urusan Pemerintah Pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan,yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. SK Gubernur Jatim yang sudah terlanjur dibentuk tentang pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah harus segera di-review dan disesuaikan sesuai dengan mekanisme dalam UU PPP. (F) Daftar acuan : 55 (1945-2011) (G) Dosen Pembimbing : Muhammad Abudan, S.H., M.H. (H) Penulis : Iman Sudrajat

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 15 Jun 2017 02:03
Last Modified: 15 Jun 2017 02:37
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1295

Actions (login required)

View Item View Item