Nofika, Dilla (2010) Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau (contoh kasus: antara Mamak Kepala Waris Radelis St Sinao Kaum Sikumbang melawan Hasan Basri, SH kaum sikumbang). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
6.pdf - Published Version Download (94kB) | Preview |
Abstract
(A) Nama : Dilla Nofika (NIM : 205060199) (B) Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi pada Masyarakat Minangkabau (Contoh Kasus : Antara Mamak Kepala Waris Radelis St. Sinaro Kaum Sikumbang melawan Hasan Basri, S.H, Kaum Sikumbang). (C) Halaman : viii + 153 + 141 + 2010 (D) Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi, Masyarakat Hukum Adat Minangkabau (E) Isi : Indonesia kaya dengan suku?suku bangsa yang beraneka ragam, salah satu suku terbesar adalah suku Minangkabau. Keunikan suku ini terlihat dari sistem kekerabatan dan kewarisannya. Seiring perkembangan zaman nilai harga tanah yang semakin tinggi dan anggota kaum yang semakin berkembang menimbulkan banyak terjadi sengketa harta pusaka tinggi di Minangkabau. Sengketa harta pusaka tinggi seharusnya diselesaikan oleh Lembaga Adat dalam prakteknya banyak yang diselesaikan oleh Pengadilan Umum, seperti contoh kasus antara MKW Radelis St. Sinaro melawan Hasan Basri,SH. Bagaimana Harta Pusaka Tinggi MKW Radelis St. Sinaro dapat dikuasai oleh Hasan Basri bersama-sama dengan kaumnya? Bagaimana penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh MKW Radelis St. Sinaro atas penguasaan Harta Pusaka Tinggi miliknya yang dilakukan secara tanpa hak oleh Hasan Basri,SH beserta kaumnya secara turun temurun? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif beserta tambahan wawancara. Data penelitian memperlihatkan adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Hasan Basri,SH beserta kaumnya dalam penguasaan harta pusaka tinggi milik MKW Radelis St. Sinaro. Penyelesaian sengketa yang diajukan oleh MKW Radelis St. Sinaro kepada KAN Kampung Pinang, Lubuk Basung ditolak oleh KAN sehingga sengketa tersebut dilanjutkan ke Pengadilan Umum. Sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh Pengadilan Umum dan memutus sengketa berdasarkan hukum adat yang mengatur didalam masyarakat tersebut. (F) Acuan : Buku, 15 (1981 ? 2008) + Perundang-undangan, 2 (1945 ? 1960) + Artikel, 6 (1994 ? 2010) + Kamus, 2 (1995 ? 2005). (G) Pembimbing : Hj. Prihatini Adnin, S.H., M.Hum. (H) Penulis : Dilla Nofika
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 15 Jun 2017 06:53 |
Last Modified: | 15 Jun 2017 06:53 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1314 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |