Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Mendapatkan Kekerasan Fisik oleh Guru di Sekolah (Contoh Kasus Putusan Nomor: 20/Pid.C/2009/Pn.Jkt. Tim)

Novita Wihardjo, Stephanie (2010) Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Mendapatkan Kekerasan Fisik oleh Guru di Sekolah (Contoh Kasus Putusan Nomor: 20/Pid.C/2009/Pn.Jkt. Tim). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
7.pdf - Published Version

Download (107kB)

Abstract

(A)Nama : (NIM: 205050067) (B)Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Mendapatkan Kekerasan Fisik oleh Guru di Sekolah. (C)Halaman : vi + 83 + 17 + 2010 (D)Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Kekerasan (Child Abuse), Guru. (E)Isi : Pendidikan melalui lembaga pendidikan adalah usaha dasar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan dalam menunjang peranannya di masyarakat dimasa yang akan datang agar dapat mencetak sumber daya manusia yang cerdas yang menjadi tumpuan bangsa, didalam lembaga pendidikan itu harus didukung oleh para pihak yang berperan besar melancarkan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Dalam hal ini pihak tersebut adalah guru. Guru tidak hanya mempunyai peranan yang besar, guru juga kerap digambarkan sebagai sosok panutan yang pantas digugu dan ditiru, tidak saja oleh anak-anak didiknya tapi juga masyarakat luas. Namun citra guru yang sedemikian baik menjadi tercoreng karena ulah mereka sendiri, karena masih ada oknum guru yang melakukan tindakan-tindakan negatif di sekolah seperti guru memberikan hukuman terhadap anak didiknya dalam upaya pendisiplinan dengan menggunakan kekerasan fisik. Maka permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang mendapatkan kekerasan fisik oleh guru di sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan didukung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian yang didapat oleh penulis adalah perlindungan hukum bagi anak yang men dapat kekerasan fisik itu sudah ada apabila dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, seperti sudah adanya UU Perlindungan Anak dan juga sudah ada lembaga-lembaga independen yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perlindungan Anak dan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat lainnya. Dalam kesimpulan kenyataannya antara kebijakan yang dibuat dengan implementasi pelaksanaannya masih belum terlaksana dan berjalan dengan baik sebab masih banyak kekurangan-kekurangan, hal ini dikarenakan para penegak hukum termasuk didalamnya adalah Hakim, Jaksa, Aparat Kepolisian belum memahami UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu disarankan agar penegak hukum dapat lebih teliti mempertimbangkan kesalahan yang telah dilakukan oleh guru tersebut, sebab hukuman yang diberikan terlalu ringan dan tidak mendidik. Sebaiknya penegak hukum mempergunakan UU Perlindungan Anak dibandingkan KUHP dan KUHAP sebab hukuman yang diberikan lebih berat dan lebih mendidik. Hal ini didasarkan atas asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. (F)Acuan : 17 (1985-2009) (G)Pembimbing Hj. Mulati, S.H. M.H. (H)Penulis Stephanie Novita W.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 19 Jun 2017 01:20
Last Modified: 19 Jun 2017 01:20
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1352

Actions (login required)

View Item View Item