Perlindungan hukum kepada pencipta lagu terhadap kegiatan pelarangan pengumuman tanpa adanya izin dari pencipta ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Charles, Charles (2010) Perlindungan hukum kepada pencipta lagu terhadap kegiatan pelarangan pengumuman tanpa adanya izin dari pencipta ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
8.pdf - Published Version

Download (93kB)

Abstract

abstrak A. Nama : Charles NIM : 205060164 B. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu terhadap Kegiatan Pelarangan Pengumuman Tanpa Adanya Izin dari Pencipta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. C. Halaman : xii + 93 +10 + 2010 D. Kata Kunci : Perlindungan Hukum terhadap Pencipta, Pelarangan Pengumuman tanpa izin dari pencipta E. Isi: Ciptaan merupakan wujud ide dari hasil intelektualitas dari pencipta, yang diberikan perlindungan hukum oleh negara melalui Undang-Undang no 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Oleh karena adanya perlindungan hukum sehingga pemakaian suatu ciptaan harus didasarkan oleh izin dari pencipta, yaitu hak eksklusif dari pencipta yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) UUHC. Ruang lingkup hak eksklusif adalah penggunaan ciptaan oleh pencipta sendiri, melarang user atau memberikan izin kepada user untuk memakai ciptaannya, namun jika pencipta merasa dirugikan oleh pemakaian ciptaannya, maka pencipta akan melarang penggunaan oleh user, sehingga menimbulkan masalah. Bagaimana perlindungan hukum kepada pencipta lagu terhadap kegiatan pelarangan pengumuman tanpa adanya izin dari pencipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta? Dan Bagaimanakah pengaturan secara konkrit kewenangan pelarangan pencipta lagu terhadap kegiatan pengumuman ciptaannya yang dilakukan oleh orang lain?. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dibantu dengan wawancara kepada para praktisi hukum. Data penelitian memperlihatkan terdapat perlindungan hukum yang diberikan UUHCdengan hak-hak yang diberikan dan sanksi terhadap pelarangan tersebut, selain itu juga dalam pengalihan hak dapat dilakukan secara tertulis sehingga dalam pelarangan harus secara tertulis terdahulu, sehingga kesimpulannya adalah adanya perlindungan hukum yang mutlak terhadap pelarangan tersebut, dengan pengaturan secara konkritnya yaitu dengan mencantumkan ketentuan pidana. F. Acuan : 28 (1887-2010) G. Pembimbing : Christine S. T. Kansil, S.H., M.H H. Penulis : Charles

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 19 Jun 2017 01:37
Last Modified: 19 Jun 2017 01:37
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1353

Actions (login required)

View Item View Item