Prianto, Yuwono and Djaja, Benny and Rasji, Rasji and Gazali, Narumi Bungas PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP ILLEGAL MINING LAW ENFORCEMENT WITHOUT PERMISSION AND ITS IMPACT ON ENVIRONMENTAL FUNCTION CONSERVATION. PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP ILLEGAL MINING LAW ENFORCEMENT WITHOUT PERMISSION AND ITS IMPACT ON ENVIRONMENTAL FUNCTION CONSERVATION.
![]() |
Text
buktipenelitian_10288001_4A135650.pdf Download (254kB) |
Abstract
Ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mereduksi pesan moral dan mengakibatkan inkonsistensi kaidah hukum secara vertikal terhadap Pasal 33 ayat 3, Pasal 18, dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 juga menganulir kewenangan Pemda Tingkat II di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan dan berdampak pada terpinggirkannya perlindungan hukum bagi rakyat kecil yang karena keterbatasan melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang diancam sanksi pidana sesuai Pasal 158. Artikel ini didasarkan metode penelitian hukum empiris sosiologis untuk mendapatkan data primer melalui observasi dan wawancara di 6 desa berbeda kecamatan yang ditetapkan secara purposive. Penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan lebih bersifat persuasif kompromis, belum berdampak secara signifikan terhadap fungsi lingkungan karena berkurangnya tekanan penduduk. Perlu dilakukan pemberdayaan hukum kepada mereka agar dapat menggeser mata pencahariannya ke sektor pariwisata & kuliner.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Penelitian > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 17 Dec 2020 04:57 |
Last Modified: | 17 Dec 2020 04:57 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/13556 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |