Tinjauan hak-hak terpidana mati atas penundaan eksekusi mati menurut perundangan di Indonesia

Herlina, Herlina (2010) Tinjauan hak-hak terpidana mati atas penundaan eksekusi mati menurut perundangan di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
10.pdf - Published Version

Download (101kB)

Abstract

(A) Nama : Herlina NIM : 205040022 (B) ?Tinjauan Hak-Hak Terpidana Mati Atas Penundaan Eksekusi Mati Menurut Perundangan Di Indonesia? (C) vi + 88 halaman + lampiran, 2009 (D) Kata kunci : Hukuman Mati, Esekusi, HAM (E) Isi Abstrak Penjatuhan hukuman mati harus dipertimbangkan, dan bila dengan segala pertimbangan hukuman tersebut tetap harus dilaksanakan maka eksekusi dilakukan secepatnya, hal ini untuk memberikan kepastian dan mengurangi penderitaan terpidana itu sendiri. Selain itu bila memang terjadi penundaan eksekusi hukuman mati apalagi bila penundaan tersebut berlangsung bertahun-tahun maka terpidana semestinya diberikan kompensasi atau peringanan hukuman. Permasalahan yang diberikan oleh penulis dalam skripsi ini adalah bagaimana hak-hak terpidana mati dengan adanya masa penangguhan eksekusi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu berdasarkan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapat oleh penulis adalah Penundaan eksekusi yang disebabkan adanya proses hukum yang dijalani terpidana mati, maka hal ini dapat dibenarkan karena agar tidak terjadi kesalahan dalam penjatuhan hukuman. Setiap hakim berhak untuk meninjau kembali putusannya, jika terdapat kesalahan maka ia berhak mengubah putusannya, namun jika telah benar-benar terbukti harus ditetapkan sebagaimana mestinya dan setiap orang berhak mencari keadilan. Namun penundaan pelaksanaan hukuman akibat lamanya mempertimbangkan memberikan ampunan atau grasi tidak dibenarkan, hal ini menjadikan hukum terkesan main-main dan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi terpidana mati serta menjadikan putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum tetap untuk dapat segera dilaksanakannya eksekusi hukuman. Penyebab terjadinya penundaan eksekusi bagi terpidana mati yang sangat lama adalah dikarenakan putusan pengadilan belum memiliki kekuatan hukum tetap berkaitan dengan upaya hukum yang diajukan oleh terpidana mati dan menunggu Keppres tentang penolakan grasi dari Presiden, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor hukuman tidak dapat melaksanakan eksekusi atau pidana selama belum diterimanya salianan Keppres tersebut. Oleh karena itu, penundaan eksekusi bukanlah disebabkan kemauan aparat penegak hukum melainkan pelaksanaan eksekusi harus berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. (F) Daftar acuan : 18 (1968 ? 2008) (G) Pembimbing : Soetan Budhi, S.S., S.H., M.H (H) Penulis : Herlina

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 14 Jul 2017 07:53
Last Modified: 14 Jul 2017 07:53
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1454

Actions (login required)

View Item View Item