Cristanto, Kevin Oktavianus Analisis Yuridis Klausula Baku pada transaksi jual beli online dalam rangka menjamin perlindungan konsumen / Kevin Oktavianus Cristanto. Analisis Yuridis Klausula Baku pada transaksi jual beli online dalam rangka menjamin perlindungan konsumen / Kevin Oktavianus Cristanto.
Full text not available from this repository.Abstract
Belanja di Indonesia dengan adanya e-commerce menjadi tren baru, sekarang masyarakat tidak hanya berbelanja ke toko fisik saja, tapi juga bisa belanja online. Di kota besar, tingkat kesibukan, macetnya jalan dan mengefisiensi biaya menjadikan belanja online diminati dan digemari, karena sangat mudah dengan adanya teknologi jaman sekarang ini. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah perumusan klausula baku di jual beli online Lazada dan toko online lain dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang akan dikaji secara normatif dengan meneliti hal terkait dengan klausula baku pada transaksi jual beli online Lazada dalam rangka menjamin perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggara ingin dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab dan segala tuntutan yang kemungkinan terjadi karena disebabkan oleh adanya transaksi jual beli online yang dilakukan, namun klausula baku yang digunakan oleh para penyelenggara situs e-commerce akan dianggap batal demi hukum dan pihak konsumen dapat melakukan gugatan diluar pengadilan terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan ke pengadilan dan BPSK sebagai pengawas masih belum melakukan fungsinya secara optimal serta konsumen harus memahami klausula mana yang dianggap tidak pernah ada karena dianggap batal demi hukum. Konsumen juga harus memahami hak-hak yang sudah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen supaya ia mengerti apa tindakan yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh pihak penyelenggara. Pelaku usaha juga harus memahami saat membuat klausula baku dan tidak beupaya untuk menguntungkan diri sendiri. Pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban secara administratif dengan denda dan secara pidana dengan hukuman penjara serta denda dan pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah menghentikan tertentu yang merugikan konsumen, kewajiban penarikan produk dari peredaran dan pencabutan izin usaha. BPSK juga harus diperbaiki undangundangnya untuk memperjelas tugas yang dilakukan supaya dapat melakukan tugas dengan optimal.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 09 Feb 2021 05:49 |
| Last Modified: | 09 Feb 2021 05:49 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/14608 |
Actions (login required)
 |
View Item |
