Sabputera, Andi Eksekusi pidana uang pengganti pada Korporasi BUMN : studi kasus Mahkamah Agung No. 1964 K/Pid.Sus/2015 / Andi Sabputera. Eksekusi pidana uang pengganti pada Korporasi BUMN : studi kasus Mahkamah Agung No. 1964 K/Pid.Sus/2015 / Andi Sabputera.
Full text not available from this repository.Abstract
Korupsi telah menjadi permasalahan cukup serius yang dihadapi bangsa Indonesia, terlebih korupsi yang melibatkan BUMN salah satunya keterlibatan korporasi BUMN PT Nindya Karya dalam kasus korupsi pembangunan dermaga Sabang Tahun 2014 sampai dengan 2011 yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.798 miliar yang dilakukan oleh pengurusnya yaitu Heru Sulaksno. Sehingga timbul permasalahan bagaimana eksekusi pidana uang pengganti dalam kasus korupsi korporasi BUMN PT Nindya Karya yang dilakukan oleh pengurusnya? dan bagaimana implikasi jika korporasi BUMN tidak dapat membayar uang pengganti? Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa eksekusi pidana uang pengganti dalam kasus korupsi korporasi BUMN PT Nindya Karya yang dilakukan oleh pengurusnya, pengadilan dapat membebankan tanggungjawab membayar uang pengganti. Hal ini dapat melihat yurisprudensi dalam kasus PT Indosat sebagai terobosan hukum yang dilakukan KPK, di mana terdakwanya yaitu Indar Atmanto selaku direktur utama dikenakan pidana membayar uang pengganti dan pihak korporasi PT.Indosat juga turut dibebankan menanggung pidana uang pengganti atas tindakan yang telah dilakukan oleh pengurusnya. Hal ini seusuai dengan pertimbangan hakim dikarenakan adanya penerimaan uang hasil kejahatan korupsi yang masuk ke dalam korporasi sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti dapat dijatuhkan kepada PT Nindya Karya. Eksekusi pidana uang pengganti kasus korupsi, jaksa KPK dapat melakukan penyitaan dan melelang aset milik korporasi. Jika aset sudah terjual, jaksa dapat mengajukan untuk dipailitkan dan jika korporasi mengaku tidak mampu membayar uang pengganti, maka jaksa perlu melakukan penelusuran aset korporasi yang bersangkutan. Dalam kasus korporasi BUMN PT Nindya Karya masih memiliki kewajiban membayar uang pengganti, akan tetapi sulit teralisir karena KPK merasa kesulitan dalam menanganinya karena menyangkut keuangan negara. Implikasi yang diakibatkan jika korporasi BUMN tidak dapat membayar uang pengganti maka pengembalian kerugian keuangan negara menjadi tidak maksimal. Implikasi lainnya yaiu kerugian negara akan lebih besar jumlahnya karena dinikmati oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan BUMN, KPK harus lebih tegas dan harus bersikap adil, seimbang dan tidak boleh pilih-pilih.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 11 Feb 2021 02:45 |
| Last Modified: | 11 Feb 2021 02:45 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/14624 |
Actions (login required)
 |
View Item |
