Harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa / William Benaya

Benaya, William Harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa / William Benaya. Harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa / William Benaya.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan kegiatan pemerintahan untuk seluruh wilayah di Indonesia, dan bagaimana mengenai pembagian wilayah, beserta siapa kepala daerah yang memimpin-pun sudah diatur atau disebutkan di dalam Undangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 18. Dalam menjalankan pemerintahan untuk seluruh wilayah NKRI, diperlukan adanya suatu pemerintahan daerah yang efektif dan harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Efektifitas dan harmonisasi yang dimaksud dalam penulisan ini yaitu, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah harus sesuai dan sejalan dengan peraturan yang ada di atasnya, dalam hal ini Peraturan Pemerintah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Di dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah diperlukan adanya komunikasi, konsultasi dan klarifikasi Raperda yang akan disahkan. Permasalahan utama yaitu harmonisasi antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Pemerintah. Adanya suatu dis-harmonisasi antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Pemerintah mengenai pengangkatan perangkat desa menjadi permasalahan hukum dimana terdapat dua ketentuan yang mengatur hal yang serupa. Apabila ada pertentangan antara Peraturan Daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, mekanisme pembatalannya dapat diajukan ke Mahkamah Agung.

Item Type:	Article
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	11 Feb 2021 08:44
Last Modified:	11 Feb 2021 08:44
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/14662

Actions (login required)

View Item