Kepastian hukum dalam pengangkatan Notaris : studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum/2018 / Devka Octara Putera Akbar Girindrawardhana

Gindrawardhana, Devka Octara Putera Akbar Kepastian hukum dalam pengangkatan Notaris : studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum/2018 / Devka Octara Putera Akbar Girindrawardhana. Kepastian hukum dalam pengangkatan Notaris : studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum/2018 / Devka Octara Putera Akbar Girindrawardhana.

Full text not available from this repository.

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 telah memutuskan bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 dan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 bertentangan dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 menyatakan bahwa agar dapat diangkat menjadi notaris harus memiliki surat tanda kelulusan ujian pengangkatan notaris yang telah dilegalisasi oleh Ditjen AHU padahal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak diatur mengenai ujian pengangkatan notaris sebagai salah satu syarat untuk menjadi notaris. Pada dasarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 sudah tepat karena telah terbukti Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Permasalahan yang diteliti adalah apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 memenuhi asas kepastian hukum? Penulis meneliti permasalahan ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulis menganalisis Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 berdasarkan teori negara hukum, teori hierarki peraturan perundangundangan, teori kepastian hukum, teori kewenangan, dan teori kebijakan. Permenkumham sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang maka haruslah tidak bertentangan dengan undang-undang meskipun penambahan materi muatan bertujuan untuk hal yang baik. Penulis menyarankan agar kualitas profesi notaris semakin membaik alangkah baiknya apabila pemerintah merevisi undang-undang jabatan notaris.

Item Type:	Article
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	18 Feb 2021 06:35
Last Modified:	18 Feb 2021 06:35
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/14724

Actions (login required)

View Item