Komparasi penjatuhan tindakan rehabilitasi Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : studi kasus Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel / Alia Nabila

Nabila, Alia Komparasi penjatuhan tindakan rehabilitasi Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : studi kasus Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel / Alia Nabila. Komparasi penjatuhan tindakan rehabilitasi Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : studi kasus Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel / Alia.

Full text not available from this repository.

Abstract

Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang dapat menimbulkan perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan oleh sekelompok masyarakat sehingga dibutuhkan aturan hukum dan upaya penyembuhan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melahirkan suatu upaya untuk menyembuhkan pelaku penyalahguna narkotika yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi adalah suatu pemulihan agar seseorang dapat kembali kepada keadaan terdahulu.Namun, tidak semua perkara penyalahguna narkotika dapat diupayakan rehabilitasi. Dalam kasus pelaku penyalahgunaan narkotika, ada yang diupayakan rehabilitas seperti yang dapat dilihat dalam Putusan Pe ngadilan Negeri Surabaya Nomor 191/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel . Namun dalam dua kasus serupa yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 375/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, penyalahgunaan narkot ika tidak diupayakan rehabilitasi dan bahkan dipidana. Bagaimana persamaan penjatuhan sanksi dalam Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel., Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel., Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel dan Bagaimana perbedaan penjatuhan sanksi dalam kasus Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel., Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel., Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel? Penulis menggunakan metode hukum normatif dan menggunakan data wawancara sebagai data penunjang. Hasil penelitian mengungkap bahwa perbedaan penetapan terjadi karena adanya inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rehabilitasi, adanya kebebasan hakim untuk memutus suatu perkara, dan adanya perbedaan penafsiran dalam menerapkan peraturan hukum yang berlaku.

Item Type:	Article
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	18 Feb 2021 07:34
Last Modified:	18 Feb 2021 07:34
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/14738

Actions (login required)

View Item