Kristin, Thelisia Pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) di Kabupaten Pandeglang setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah / Thelisia Kristin. Pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) di Kabupaten Pandeglang setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah / Thelisia Kristin.
Full text not available from this repository.Abstract
Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah. Penguasaan tersebut terbagi atas wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Pembagian wilayahwilayah itu tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa negara kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Lebih lanjut pada Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 juga disebutkan bahwa, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini erat kaitannya dengan tujuan negara untuk melindungi, mensejahterahkan, melaksanakan ketertiban dunia. Untuk itu maka terbitlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih mendalam menjelaskan mengenai pembagian kekuasaan yang diselenggarakan oleh negara. Sedangkan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berlimpah, khususnya pertambangan maka terbitlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini mengatur kewenangan pemerintah provinsi kabupaten atau kota dalam hal penerbitan izin pertambangan. Dalam prakteknya sering kali muncul pertentangan dengan kepemilikan kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Dimana dengan berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis normatif yang bersifat deskriptif serta meggunakan pendekatan perundang-undangan.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 18 Feb 2021 08:51 |
| Last Modified: | 18 Feb 2021 08:51 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/14760 |
Actions (login required)
 |
View Item |
