Tinjauan Terhadap Peralihan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Mejadi Pembangunan Apartemen Paradiso Di Pluit Selatan, Jakarta Utara Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007

Angeline, Tiffany (2010) Tinjauan Terhadap Peralihan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Mejadi Pembangunan Apartemen Paradiso Di Pluit Selatan, Jakarta Utara Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
1.pdf - Published Version

Download (97kB)

Abstract

(A) Nama : Tiffany Angeline (NIM: 205060084). (B) Judul skripsi : Tinjauan Terhadap Peralihan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Menjadi Pembangunan Apartemen Paradiso Di Pluit Selatan, Jakarta Utara Berdasarkan Undang- Undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007. (C) Halaman : ix + 114 + 2010 (D) Kata Kunci : Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau. (E) Isi : Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu aspek penting dalam penataan kota. Isu pentingnya RTH di wilayah perkotaan, menjadi hal yang sering diperdebatkan, mengingat makin tingginya tingkat perkembangan fisik kota yang mengakibatkan degradasi lingkungan. Penyediaan RTH merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui banyak hambatan-hambatan karena pembangunan semakin sulit dikontrol sehingga terjadilah kerancuan tata ruang yang dihadapi. Khususnya di Jakarta. Salah satunya adalah Pembangunan Apartemen Paradiso di Pluit Selatan, Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis serta dilengkapi dengan wawancara sebagai bahan pengumpulan data. Data memperlihatkan luas RTH di DKI Jakarta belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999, hal ini dapat menghambat terpenuhinya target RTH dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. RTH dibagi menjadi dua yaitu RTH publik dan privat. Penyediaan RTH publik merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan penyediaan RTH privat dilaksanakan oleh pihak swasta namun pembangunannya diawasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan DKI Jakarta. Upaya-upaya penyediaan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut belumlah memberikan hasil yang maksimal. Sebaiknya Pemerintah Pusat membentuk Peraturan Pemerintah untuk Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 sehingga dapat memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat pula melibatkan masyarakat dan swasta dalam penyediaan RTH di Jakarta. (F) Acuan : 19 (1977-2009). (G) Pembimbing : Hasni, SH, MH. (H) Penulis : Tiffany Angeline.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 17 Jul 2017 02:09
Last Modified: 17 Jul 2017 02:09
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1480

Actions (login required)

View Item View Item