Penerapan Asas Terang dan Tunai pada jual beli tanah terkait Akta Jual Beli yang memiliki perbedaan Harga dengan surat pernyataan : contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/K/Pdt/PDT/2017 / Kennedy Kenny

Kenny, Kennedy Penerapan Asas Terang dan Tunai pada jual beli tanah terkait Akta Jual Beli yang memiliki perbedaan Harga dengan surat pernyataan : contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/K/Pdt/PDT/2017 / Kennedy Kenny. Penerapan Asas Terang dan Tunai pada jual beli tanah terkait Akta Jual Beli yang memiliki perbedaan Harga dengan surat pernyataan : contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/K/Pdt/PDT/2017 / Kennedy Kenny.

Full text not available from this repository.

Abstract

Asas terang dan tunai merupakan pembahasan utama dalam penulisan karya ilmiah ini. Dengan pokok permasalahan, bagaimanakah kedudukan surat pernyataan dalam lapangan hukum perjanjian? Dan bagaimanakah penerapan asas terang dan tunai pada jual beli tanah terkait akta jual beli yang memiliki perbedaan harga dengan surat pernyataan?. Metode hukum yang digunakan adalah vormative dan untuk memperoleh data menggunakan cara wawancara sebagai data penunjang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa surat pernyataan tidak termasuk kedalam lapangan hukum perjanjian karena tidak sesuai dengan pengertia n perjanjian itu sendiri sesuai pasal 1313 KUH Perdata yaitu Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih . Sedangkan dalam surat pernyataan para pihaknya tidak mengikatkan dirinya satu sama lain melainkan hanya mengikatkan dirinya terhadap pernyataan yang ia buat. Asas terang dan tunai harus diterapkan dengan baik dalam jual beli tanah. Penerapan asas terang dan tunai juga harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya agar jual beli tanah dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Seperti menurunkan nilai transaksi yang dicantumkan kedalam akta jual beli sehingga pembayaran pajaknya lebih murah. Hal tersebut akan menyusahkan dalam pembuktian apabila ada sengketa terhadap tanah tersebut karena harga yang dituliskan dalam akta jual beli bukan harga sebenarnya. Untuk itu pemerintah harus mengikuti perkembangan harga jual tanah ditiap daerah agar nilai penjualan tanah di suatu daerah dapat sesuai dengan NJOP di daerah tersebut. Sehingga masyarakat tidak dapat menurunkan nilai penjualan dalam akta jual beli karena harga tanah tersebut sesuai dengan harga NJOP pada suatu daerah tertentu.

Item Type: Article
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 09 Mar 2021 08:32
Last Modified: 09 Mar 2021 08:32
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/14812

Actions (login required)

View Item View Item