Analisis Pengetatan Pembebasan Bersyarat Bagi Nara pidanaTindak Pidana Korupsi

Samaranch, Jennifer (2012) Analisis Pengetatan Pembebasan Bersyarat Bagi Nara pidanaTindak Pidana Korupsi. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
1.pdf - Published Version

Download (83kB)

Abstract

(A) Nama : JENNIFER SAMARANCH (N.I.M. 205080171) (B)Judul Skripsi: Analisis Pengetatan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (C) Halaman :vii+79 + 76 + 2012 (D) Kata Kunci :Pengetatan, Pembebasan Bersyarat, Korupsi (E) Isi : Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), karena akibat yang ditimbulkan dapat merusak lembaga-lembaga, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta berpengaruh terhadap stabilitas keamanan negara dan masyarakat, maka penanganannya juga harus menggunakan cara-cara luarbiasa. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi yaitu dengan diberlakukannya kebijakan pengetatan pembebasan bersyarat yang mulai diberlakukan pada tanggal 31 Oktober 2011 sehingga mengakibatkan 102 Narapidana Tipikor pembebasan bersyararatnya dicabut. Bagaimanakah bentuk pengetatan pembebasan bersyarat dan bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang terkena kebijakan tersebut? Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.Bentuk pengetatan pembebasan bersyarat yaitu dengan ditambahkannya persyaratan yang harus dipenuhi seorang narapidana agar dapat memperoleh pembebasan bersyaratya itu harus berpredikat justice collaborator dan masa tahanan dinyatakan cukup.Bagi narapidana tindak pidana korupsi yang terkena kebijakan tersebut dapat diberikan perlindungan berupa hak menyampaikan keluhan dalam artian bisa mengajukan gugatan karena haknya dilanggar.Dengan dijadikannya justice collaborator sebagai tolak ukur bagi narapidana tindak pidana korupsi dalam memperoleh pembebasan bersyarat dirasakan kurang tepat karena sebagai justice collaborator sudah ada penghargaan secara tersendiri, dan sebagai narapidana sudah diatur secara tegas mengenai hak-hak yang melekat pada dirinya, sehingga apabila hak tersebut dilanggar maka narapidana berhak mengajukan gugatan. (F)Acuan : 21 (1983-2012) (G) Pembimbing Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H.,LL.M.,M.M (H) Penulis Jennifer Samaranch

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 18 Jul 2017 01:45
Last Modified: 18 Jul 2017 01:45
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1507

Actions (login required)

View Item View Item