Kedudukan Hukum Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan dalam Hal Peralihan Hak atas Tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor.931 K/Pdt/2019

Sari, Maharani Harum Puspita (2021) Kedudukan Hukum Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan dalam Hal Peralihan Hak atas Tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor.931 K/Pdt/2019. Skripsi thesis, universitas tarumanagara.

	Text Maharani Harum Puspita Sari_205160262_Cover.pdf Download (20kB)
	Text Maharani Harum Puspita Sari_205160262_Abstrak.pdf Download (153kB)
	Text Maharani Harum Puspita Sari_205160262_Lembar Persetujuan Skripsi.pdf Download (105kB)
	Text Maharani Harum Puspita Sari_205160262_Pengesahan Skripsi.pdf Download (10kB)
	Text Maharani Harum Puspita Sari_205160262_KATA PENGANTAR.pdf Download (158kB)
	Text Maharani Harum Puspita Sari_205160262_Daftar Isi.pdf Download (87kB)
	Text Maharani Harum Puspita Sari_205160262_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB)
	Text Maharani Harum Puspita Sari_205160262_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB)
	Text Maharani Harum Puspita Sari_205160262_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)
	Text Maharani Harum Puspita Sari_205160262_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)
	Text Maharani Harum Puspita Sari_205160262_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB)
	Text Maharani Harum Puspita Sari_205160262_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (159kB)
	Text Maharani Harum Puspita Sari_205160262_Surat Pernyataan Keabsahan dan Keaslian Skripsi.pdf Download (415kB)
	Text Maharani Harum Puspita Sari_205160262_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK (A) Nama : Maharani Harum Puspita Sari (NIM: 205160262). (B) Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Dalam Hal Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 931 K/PDT/2019 (C) Halaman : viii + 91 + 32 + 2020. (D) Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Beli, Peralihan Hak Atas Tanah. (E) Isi : Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap manusia, karena manusia biasanya membutuhkan tanah untuk kegiatannya, dan tanah tumbuh melalui pemanfaatan sumber daya alam di permukaan bumi. Kehidupan ada di sebagian besar tanah, yang menjadikan tanah sebagai bagian penting dari kepentingan manusia, maka tanah juga diperlukan untuk pembangunan rumah sebagai tempat tinggal. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang–Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengatur bahwa semua orang berhak hidup sejahtera dan tinggal di wilayah yang baik dan sehat. Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu: Bagaimana kedudukan hukum perjanjian sewa beli tanah dan bangunan dalam hal peralihan hak atas tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/PDT/2019. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menjelaskan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, ditambah metode wawancara sebagai penguatan data pendukung. Data penelitian memperlihatkan kedudukan hukum dalam perjanjian sewa beli rumah milik negara kurang kuat, karena peralihan tanah dan bangunan ditentukan oleh kontrak standar, yaitu sewa beli. Isinya ditentukan oleh PT PLN (Persero) dan karyawan PT PLN (Persero), namun perjanjian yang dibuat tersebut tidak seimbang karena hanya menguntungkan pihak PT PLN (Persero). Sebaiknya bagi para pihak dapat lebih berhati – hati dan teliti dalam memahami dan melaksanakan isi perjanjian sewa beli yang sudah disepakati agar Penggugat selaku pembeli tidak merasa dirugikan dalam perjanjian sewa beli ini. (F) Acuan : 32 (1979-2020). (G) Pembimbing : Ibu Mia Hadiati S.H., M.H., (H) Penulis : Maharani Harum Puspita Sari

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Perjanjian, Sewa Beli, Peralihan Hak Atas Tanah.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	18 Apr 2021 22:37
Last Modified:	15 Sep 2021 08:30
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/15119

Actions (login required)

View Item