Pengaturan Penggunaan Alat Bukti Penyadapan Yang dilakukan Komisi Permberantasan Korupsi dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang ITE.

Frendy, Frendy (2019) Pengaturan Penggunaan Alat Bukti Penyadapan Yang dilakukan Komisi Permberantasan Korupsi dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang ITE. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
01 COVER.pdf

Download (97kB)
[img] Text
02 TANDA PENGESAHAN TESIS.pdf

Download (75kB)
[img] Text
03 TANDA PERSETUJUAN TESIS SIAP DIUJI.pdf

Download (15kB)
[img] Text
04 ABSTRAK.pdf

Download (88kB)
[img] Text
12 DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (165kB)
[img] Text
06 DAFTAR ISI.pdf

Download (87kB)

Abstract

ABSTRAK (A). Nama : Frendy (B). Judul Skripsi : Pengaturan Penggunaan Alat Bukti Penyadapan Yang dilakukan Komisi Permberantasan Korupsi dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang ITE. (C). Halaman : viii + 162 + 43 + 2019 (D). Kata Kunci :Penyadapan, Tindak Pidana Korupsi, Penggunaan Penyadapan, Kebijakan Penyadapan. (E). Isi : Negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang mengalami Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Seiring dengan perkembangan teknologi, perlu disadari bahwa dengan pemanfaatan teknologi selain membawa dampak positif tentu dampak negatif juga dapat ditimbulkan. Dampak negatifnya yakni teknologi informasi dapat digunakan untuk memfasilitasi suatu tindak pidana. Di masa ini, bentuk-bentuk tindak pidana telah disisipi modus dengan menggunakan teknologi yang canggih, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana korporasi, tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya. Hal tersebut menyebaban penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap parapelaku tindak pidana. Oleh sebab itu para penegak hukum perlu melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum. Termasuk diantaranya adalah kebijakan hukum mengenai penyadapan, hasil penyadapan yang akan digunakan sebagai alat bukti di dalam rangka penyidikan untuk menghadapi tindak pidana yang sulit pembuktiannya. Maka perlu pembatasan mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan penyadapan.Selain itu perlu ijin dan penetapan dari Pengadilan untuk menghindari kesewenang-wenangan lembaga penegak hukum guna melindungi hak asasi manusia. Namun aturan hukum mengenai penyadapan tersebut masih tersebar di dibeberapa UndangUndang. Hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Dikawatirkan terjadi ketidakpastian hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan dan mengenai pengakuan hasil penyadapan sebagai alat bukti.Terlihat adanya pertentangan antara dua kepentingan negara dalam melindungi hak privasi warga negaranya dan kepentingan negara dalam menegakkan hukum. Berdasarkan pertentangan antara dua kepentingan tersebut menyebabkan ada sebagian warga negara yang merasa haknya konstutisionalnya dilanggar dengan adanya tindakan penyadapan. Masyarakat mengajukan Judicial Review atau pengujian kembali terhadap beberapa aturan yang mengatur mengenai penyadapan di Mahkamah Konstitusi. Putusan mahkamah konstitusi tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Tesis ini bertujuan untuk Menganalisis Racio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. dan kewenangan lembaga penegak hukum dalam penggunaan alat bukti penyadapan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (F). Daftar Acuan : 43 (1991-2013) (G). Pembimbing : DR. Firman Wijaya, S.H., M.H (H). Penulis : Frendy S.H.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Penyadapan, Tindak Pidana Korupsi, Penggunaan Penyadapan, Kebijakan Penyadapan.
Subjects: Tesis
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 04 May 2021 04:33
Last Modified: 04 May 2021 04:33
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/15194

Actions (login required)

View Item View Item