Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen nAtas Pembelian Properti Pada Tanah ReklamasiPantai Utara Jakarta Yang Dihentikan

Akbar, Alfin (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen nAtas Pembelian Properti Pada Tanah ReklamasiPantai Utara Jakarta Yang Dihentikan. Skripsi thesis, universitas tarumanagara.

	Text COVER_LUAR[1].pdf Download (53kB)
	Text TANDA_PENGESAHAN_SKRIPSI[2].pdf Download (236kB)
	Text LEMBAR_PERSETUJUAN_SKRIPSI[1].pdf Download (350kB)
	Text DAFTAR_ISI[1].pdf Download (29kB)
	Text ABSTRAK[2].pdf Download (28kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (26kB)
	Text DAFTAR_PUSTAKA[1].pdf Download (124kB)

Abstract

Reklamasi Pantai Utara Jakarta lahir dari kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengatasi ketersediaan lahan akibat jumlah penduduk DKI Jakarta yang selalu meningkat. Reklamasi yang setidaknyasebagaisolusijustruterkendalakarenaadanya pro dan kontra yang pada akhirperjalanannyareklamasidihentikankarenamelanggarperizinan. Akibatnyakonsumen yang sudahterlanjurmembelimengalamikerugiankarenatidakmendapatkanhak yang dijanjikanpengembang. Dengandemikiantimbulpermasalahan bagaimana perlindungan hukum dan tanggungjawab pengembang terhadap konsumen atas pembelian properti di pulau reklamasi pantai utara Jakarta yang dihentikan? Metode yang digunakan yaitu metode hukum normatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa dua bentuk perlindungan konsumen yaitu perlindungan hukum preventif melalui himbauan agar konsumen lebih cermat dan teliti membeli properti pada pulau reklamasidan perlindungan hukum represif yaitu dengan melakukan gugatan ganti rugi dan pembatalan perjanjian jual beli melalui pengadilan. Adapun bentuk tanggungjawab pengembang mengacu pada ketentuan Pasal 19 UUPK yaitu mengembalikan seluruh uang yang telah bayarkan baik itu berupa uang booking fee dan uang down payment (DP) maupun uang angsuran tanpa adanya pemotongan dengan terlebih dahulu mengajukan mekanisme gugatan ke pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam pelaksanannya konsumen tidak mampu menjalankannya untuk menghadapi pengembang, karena konsumen yang bertransaksi di tanah reklamasi dalam keadaan posisi hukumnya sangat lemah.Pemerintah DKI Jakarta hendaknya memperhatikan konsumen dengan membuat kebijakan baru yang membahas penanganan konsumen dengan pihak pengembang agar tercipta penyelesaian masalah dengan mengedepankan win-win solution meskipun pihak pengembang dalam posisi yang salah. Hal ini perlu dilakukan agar tercipta iklim investasi yang berkepastian hukum di masa mendatang. (F) Daftar Acuan : 61 (1945-2018) (G) Pembimbing : Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. (H) Penulis : Alfin Akbar

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Perlindunganhukum, konsumen, pembelianproperti, tanahreklamasi Pantai Utara Jakarta
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	04 May 2021 04:34
Last Modified:	15 Jun 2021 01:58
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/15218

Actions (login required)

View Item