Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan Oleh Jasa Percaloan (Studi Kasus atas Putusan Nomor 541/Pid/B/2018/PN Jkt.Tim)

Gani, Billy (2020) Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan Oleh Jasa Percaloan (Studi Kasus atas Putusan Nomor 541/Pid/B/2018/PN Jkt.Tim). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text COVER.pdf Download (15kB)
	Text Pengesahan Skripsi.pdf Download (17kB)
	Text Persetujuan SIap Diuji.pdf Download (16kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (33kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (12kB)
	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (201kB)
	Text BAB ISI I-V.pdf Restricted to Registered users only Download (783kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (149kB)
	Text Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Di Indonesia sudah ada peraturan yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan yang dimana diatur di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur di dalam BAB XII Buku II KUHP. Tindak pidana yang berhubungan dengan pemalsuan yang sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia yaitu terkait dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu), Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta otentik) serta Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik). Termasuk dalam kasus yang penulis angkat Terdakwa meminta bantuan Jasa Percaloan untuk dibuatkan E-KTP dan SIM A palsu, setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai nominal yang harus dibayarkan serta jasa percaloan tersebut masih DPO. Permasalahan yang diangkat Bagaimana Pertanggungjawaban Jasa Perantara (Percaloan) Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat terkait Putusan Pengadilan Nomor 541/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim? Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif dan jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Penulis di dalam analisisnya memperlihatkan bahwa jasa perantara atau calo yang masih DPO seyogyanya mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum karena perbuatannya bersifat melawan hukum. Dikarenakan perbuatan calo tersebut selain termasuk dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu delik pemalsuan juga termasuk ke dalam Pasal 55 KUHP yaitu delik penyertaan. Penulis menyimpulkan bahwa nanti saat jasa percaloan tersebut telah ditangkap, diadili serta saat persidangan ditemukan fakta baru yaitu terdapat hal-hal lain yang dapat meringankan hukuman dan dapat dilihat apakah jasa percaloan tersebut mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang sudah dilakukan bersesuaian dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pemalsuan, deelneming, surat
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 Apr 2021 20:30
Last Modified:	15 Feb 2022 08:48
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/15309

Actions (login required)

View Item