Tanggung Jawab Penyalur Pekerja Ilegal Terhadap Restitusi Pekerja Migran (Putusan Nomor 2710/Pidsus/ Pn Tangerang)

Ramzy, Muhamad Javier (2020) Tanggung Jawab Penyalur Pekerja Ilegal Terhadap Restitusi Pekerja Migran (Putusan Nomor 2710/Pidsus/ Pn Tangerang). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text COVER.PDF Download (12kB)
	Text Lembar Pengesahan Muhamad Javier Ramzy.pdf Download (18kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (17kB)
	Text KATA_PENGANTAR.PDF Download (81kB)
	Text DAFTAR ISI.PDF Download (183kB)
	Text ABSTRAK.PDF Download (181kB)
	Text BAB I-V_Muhamad Javier Ramzy 205150200.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.PDF Download (291kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana suatu bentuk pertanggungjawaban pidana dari penyalur pekerja migran dan pemberian ganti rugi terhadap pekerja migran yang mengalami TPPO. Metode penelitian yang penulis pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana penyalur pekerja dan bentuk restitusi terhadap pekerja migran akibat TPPO dan bagaimana suatu bentuk perlindungan terhadap korban perlindungan orang yang dapat dilakukan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Adanya suatu permasalahan yang memang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang pertanggung jawaban pidana penyalur dan hak resitusi kepada pekerja migran Indonesia berdasarkan dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat normatif, praktis serta preskriptif dan pendekatan putusan dan pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk membedah dan mempelajari kasus yang mempunyai suatu kaitan dengan undang-undang berserta berbagai bentuk isu yang dihadapinya. Hasil dari penelitian skripsi ini bahwa pertanggungjawaban pidana penyalur dan hak restitusi terhadap korban , merupakan hal yang harus diwujudkan karena sangat penting demi melindungi hak-hak korban. Peraturan TPPO dan PPMI dibuat untuk memenuhi rasa kesejahteraan serta keadilan kepada korban dari tindakan perdagangan orang. Hukum ini membahas mengenai hak korban untuk diberangkatkan ke luar negeri sesuai prosedur dan hak korban dalam mendapatkan restitusi sudah diatur secara ekplisit pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Karena jika timbul permasalahan hukum akibat dari penempatan pekerja dan menimbulkan kerugian kepada pekerja migran tersebut maka haruslah penyalur bertanggung jawab atas permasalahan tersebut tersebut. Walaupun peraturan mengenai TPPO dan PPMI suatu sudah sangat jelas, lengkap dan memadai, tetapi pelaksanaan dan pengawasannya belum berjalan secara optimal dan maksimal.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	TPPO, Restitusi, Tanggung Jawab, Pekerja Migran
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	04 May 2021 04:34
Last Modified:	24 Feb 2022 08:06
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/15316

Actions (login required)

View Item