Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta jual beli yang cacat hukum berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris : studi kasus Putusan Nomor 396/PDT/2015/PT-MDN)

Andreas, Andreas (2019) Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta jual beli yang cacat hukum berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris : studi kasus Putusan Nomor 396/PDT/2015/PT-MDN). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover_Skripsi[1].pdf Download (27kB)
	Text Persetujuan[2].pdf Download (23kB)
	Text Pengesahan[2].pdf Download (36kB)
	Text DAFTAR_ISI[2].pdf Download (184kB)
	Text ABSTRAK2[1].pdf Download (182kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (470kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)
	Text DAFTAR_PUSTAKA[3].pdf Download (313kB)

Abstract

Dalam kasus dari Putusan Nomor 396/PDT/2015/PT-MDN, notaris Edi Anwar Ritonga, SH., M. Kn., telah melegalisasi akta yang dibuat oleh H. Aris Martua dan Bahari Harahap dengan Masniarty, SE., sebagai istri dari Syahril, SE., namun akta jual beli tersebut merugikan Syahril, SE., dan Syahril, SE., membawa ka sus ini ke pengadilan sehingga penulis tertarik untuk menganalisa dan mengetahui tanggung jawab dari notaris dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk mencari data, melakukan wawancara dengan notaris untuk mendapatkan data tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bentuk tanggung jawab apa yang dimiliki oleh notaris dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan supaya kasus serupa tidak terjadi lagi. Notaris Edi Anwar Ritonga, SH., M.Kn, bertanggung jawab secara perdata dengan membayar biaya ganti rugi karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian dan membayar uang paksa dalam perkara ini dan notaris bertanggung jawab berdasarkan UUJN dengan mendapatkan sanksi-sanksi.. Upaya hukum supaya kasus tersebut tidak terjadi lagi yaitu notaris dapat memeriksa kebenaran dari akta tersebut ke instansi yang berwenang, contoh untuk akta pernikahan dapat diperiksa ke kantor catatan sipil. Kesimpulannya yaitu notaris bertanggung jawab secara perdata dan berdasarkan UUJN serta notaris dapat lebih berhati-hati dan teliti serta dapat memeriksa akta-akta yang diberikan oleh penghadap ke instansi yang berwenang. Saran saya adalah notaris dapat lebih teliti, mengutamakan kehati hatian dalam membuat akta, serta sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dapat digunakan untuk menimbulkan efek jera bagi notaris

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Boy Nurdin, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Tanggung Jawab, Notaris, UUJN, Cacat Hukum
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	20 Apr 2021 03:40
Last Modified:	15 Jun 2021 01:33
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/15400

Actions (login required)

View Item