Penerapan Sanksi Pidana Pada Putusan No. 870/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL. Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Studi Kasus Putusan No. 870/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL.)

Ardi, Ardi (2019) Penerapan Sanksi Pidana Pada Putusan No. 870/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL. Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Studi Kasus Putusan No. 870/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL.). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text COVER[2].pdf Download (54kB)
	Text TANDA_PERSETUJUAN_SKRIPSI[1].pdf Download (246kB)
	Text LEMBAR_PENGESAHAN_SKRIPSI[1].pdf Download (286kB)
	Text DAFISI[1].pdf Download (28kB)
	Text ABSTRAK[2].pdf Download (13kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (34kB)
	Text DAFPUSTAKA[1].pdf Download (34kB)

Abstract

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat terutama pemilik kendaraan bermotor. Di Indonesia, Pertamina sebagai salah satu penyalur BBM menggandeng pihak swasta untuk mengimbangi persaingan usaha dengan SPBU dari luar negeri. Dalam hal SPBU Pertamina yang bermitra dengan pihak swasta tidak jarang terjadi kecurangan seperti takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Seperti yang terjadi pada SPBU Pertamina (34-12305) di daerah Rempoa dimana para pelaku yang melibatkan 3 orang penglola SPBU dan 2 orang karyawan SPBU menggunakan alat tambahan yang dipasang pada dispenser BBM dan di kendalikan menggunakan remote control. Dengan adanya sanksi pidana dalam kedua undang-undang baik Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai undang-undang yang memberikan perlindungan konsumen dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagai undang-undang yang mengatur takaran, alat ukur dan timbangan, maka perbuatan para pelaku tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pidana sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 870/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pada Putusan No. 870/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL. ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal? Penulis menggunakan metode hukum normatif dan menggunakan data wawancara sebagai data penunjang. Hasil penelitian mengungkap bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada ketiga pengelola SPBU tersebut dinilai sudah tepat meskipun hukuman maksimal tidak diterapakan, akan tetapi hakim mempunyai kebebasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	SPBU, Ketidaksesuaian, Takaran, BBM, Sanksi Pidana
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	20 Apr 2021 03:54
Last Modified:	15 Jun 2021 01:28
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/15408

Actions (login required)

View Item