Penggunaan Presidential Threshold Sebagai Penentuan Terpenuhinya Persyaratan Dalam Pengusulan Bakal Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018 Dilihat Dari Sudut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sonhaji, Asari (2019) Penggunaan Presidential Threshold Sebagai Penentuan Terpenuhinya Persyaratan Dalam Pengusulan Bakal Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018 Dilihat Dari Sudut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text COVER[1].pdf Download (28kB)
	Text PERSETUJUAN_SKRIPSI[1].pdf Download (144kB)
	Text PENGESAHAN_SKRIPSI[1].pdf Download (174kB)
	Text DAFTAR_ISI[1].pdf Download (9kB)
	Text ABSTRAK[1].pdf Download (11kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB)
	Text DAFTAR_PUSTAKA[1].pdf Download (19kB)

Abstract

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terjadi penolakan dan perdebatan di kalangan ahli hukum dan politisi, karena dalam undang-undang pemilihan umum tersebut, terdapat penggunaan presidential thresholdsebagaipenentuan terpenuhinya persyaratan dalam pengusulan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2019. Presidential threshold ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga diajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, presidential threshold dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang (open legal policy), sehingga penentuan persyaratan terpenuhinya presidential threshold tidak bertentangan dengan konstitusi. Akan tetapi berdasarkan hasil kajian Penulis ternyata presidential thresholdjustru bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, karena dalam konstitusi tidak ada aturan presidential threshold sebagai penentuan persyaratan dalam pengusulan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan juga dianggap merugikan partai politik baru, karena dengan adanya presidential threshold secara langsung partai baru tidak bisa mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penulis juga tidak sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan presidential threshold sebagai open legal policy, karenaOpen legal policy dapat disalahgunakan demi untuk kepentingan kelompok politik saja. Saran Penulis,perlu adanya aturan yang mengatur presidential threshold ini dengan jelas di dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum untuk dapat diterapkan di Indonesia dengan cara perubahan UUD NRI Tahun 1945 untuk memasukan aturan tersebut kedalam konstitusi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Ahmad Redi S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Presidential Threshold, Pemilihan Umum, Negara Hukum dan Demokrasi
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	20 Apr 2021 04:26
Last Modified:	15 Jun 2021 01:24
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/15428

Actions (login required)

View Item