Tanggung Jawab Hukum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Dalam Menghadapi Tuntutan Ingkar Dan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional

Hadiwinata, Krismawan (2019) Tanggung Jawab Hukum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Dalam Menghadapi Tuntutan Ingkar Dan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text 1. Tesis KRISMAWAN HADIWINATA 217162002 - Cover.pdf Download (24kB)
	Text 2. Tesis KRISMAWAN HADIWINATA 217162002 - Lembar Pengesahan.pdf Download (430kB)
	Text 3. Tesis KRISMAWAN HADIWINATA 217162002 - Tanda Persetujuan Pembimbing Tesis.pdf Download (475kB)
	Text 4. Tesis KRISMAWAN HADIWINATA 217162002 - Daftar Isi.pdf Download (81kB)
	Text 5. Tesis KRISMAWAN HADIWINATA 217162002 - Abstrak.pdf Download (12kB)
	Text 12. Tesis KRISMAWAN HADIWINATA 217162002 - Daftar Pustaka.pdf Download (115kB)

Abstract

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, serta tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Upaya hukum untuk melawan proses arbitrase adalah pengajuan tuntutan ingkar berdasarkan Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 dan permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam menghadapi tuntutan ingkar dan permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional dan bagaimana kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga arbitrase institusional dalam menghadapi tuntutan ingkar dan permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional serta bagaimana peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum kepada para pelaku usaha bisnis di dunia perdagangan nasional maupun internasional dalam suatu putusan arbitrase nasional. Metode penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analitis, meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, dan analisis data secara kualitatif serta penarikan simpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab hukum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam menghadapi tuntutan ingkar dan permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional, sudah cukup memadai diatur dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yaitu Pasal 12, Pasal 33, Pasal 40, dan Pasal 42. Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga arbitrase institusional dalam menghadapi tuntutan ingkar dan permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional, belum cukup memadai diatur pada Pasal 12 Peraturan dan Prosedur Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) kepada para pelaku usaha bisnis di dunia perdagangan nasional maupun internasional dalam suatu putusan arbitrase nasional berdasarkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sudah cukup memadai dalam memberikan kepastian hukum (Pasal 33), keadilan hukum (Pasal 16 ayat (3)), dan kemanfaatan hukum (Pasal 16 ayat (2)).

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. H. Jafar Sidik, S.H., M.H., M.Kn., FCBArb
Uncontrolled Keywords:	Tanggung Jawab, BANI, Ingkar, Pembatalan Putusan
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	20 Apr 2021 06:12
Last Modified:	20 Apr 2021 06:12
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/15474

Actions (login required)

View Item