Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang Advokat Yang Melakukan Tindakan Obstruction Of Justice Dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)

Loi, Sri Ayu Sukmawati (2020) Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang Advokat Yang Melakukan Tindakan Obstruction Of Justice Dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text cover.pdf Download (97kB)
	Text lembar pengesahan.pdf Download (104kB)
	Text lembar persetujuan.pdf Download (85kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (256kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (188kB)

Abstract

Advokat mempunyai hak imunitas tidak dapat dituntuk secara perdata maupun pidana untuk menegakan keadilan untuk kepentingan kliennya, oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hak imunitas seorang advokat berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Advokat dalam kaitannya dengan obstruction of justice dan praktek peradilan sekaligus pengaturan obstruction of justice dalam undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah penerapan hak imunitas seorang advokat hanya berlaku terhadap advokat yang menjalankan profesinya untuk kepentingaan pembelaan kliennya berdasarkan iktikad baik untuk tegaknya keadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi apabila advokat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan Obstruction of jutice atau menghalangi proses peradilan, maka hak imunitas tidak dapat melindungi advokat tersebut dari jerat hukum yang berlaku. Praktek peradilan Obstruction of jutice dalam perkara korupsi berdasarkan Pasal 21 UUPTPK merupakan pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dalam hal pemeriksaan perkara obstruction of justice seharusnya ditangani oleh lembaga lain sehingga tidak menimbulkan kecurigaan adanya ketidak adilan mengingat posisi KPK sebagai korban sekaligus penegak hukum dalam penanganan pelanggaran tersebut. Kepada pihak yang berwenang membentuk undang-undang seharusnya memperhatikan Asas Legalitas yang memuat asas lex scripta dan lex stricta agar dalam pasal 21 UUPTPK tidak menimbulkan multitafsir dikarenakan ketidak jelasan Pasal tersebut.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Dian Adriawan, SH., MH.
Uncontrolled Keywords:	advokat, Hak Imunitas, Obstruction of justice.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	20 Apr 2021 06:31
Last Modified:	20 Apr 2021 06:31
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/15509

Actions (login required)

View Item