Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Barang Yang Menggunakan Bilyet Giro Berdasarkan PBI No 18/41/PBI/2016

Simandalahi, Januar Erison (2019) Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Barang Yang Menggunakan Bilyet Giro Berdasarkan PBI No 18/41/PBI/2016. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
Abstrak.pdf

Download (14kB)
[img] Text
Daftar Isi.pdf

Download (11kB)
[img] Text
Cover.pdf

Download (111kB)
[img] Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (16kB)
[img] Text
Lembar Pengesahan--.pdf

Download (209kB)
[img] Text
Tanda Persetujuan.pdf

Download (143kB)

Abstract

Bilyet giro timbul karena kebutuhan praktik dalam praktik sehari-hari guna pembayaran giral. Jual beli menggunakan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran tidak dilakukan pembayaran pada waktu dilakukannya perjanjian pengikatan jual beli, namun terdapat tenggang waktu pembayaran sesuai dengan masa aktif dan jatuh tempo pembayaran Bilyet Giro. Identifikasi masalah mencakup: (1) Apakah penerbitan Bilyet Giro yang tidak mencantumkan secara lengkap syarat formil sesuai PBI No.18/41/PBI/2016 dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembawa atau pihak ketiga? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro dalam hal penerbitan bilyet giro kosong? Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data bahan hasil penelitian kepustakaan diperoleh dari: (1) Bahan hukum primer, Diantaranya SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, merupakan penyempurnaan dari SEBI No. 4/670/UPBB/PbB tanggal 24 Januari 1972 tentang Bilyet Giro. Penerbitan Bilyet Giro yang tidak mencantumkan secara lengkap syarat formil sesuai PBI No.18/41/PBI/2016 dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembawa atau pihak ketiga. (2) Bahan hukum sekunder, berupa buku atau literatur, tulisan atau pendapat para pakar yang dituangkan dalam makalah-makalah (artikel) tentang Hukum Perbankan, Bilyet Giro, Tindak Pidana, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pembahasan yang akan ditulis, yang diperoleh dari instansi-instansi perbankan atau lembaga-lembaga terkait baik secara langsung ke instansi atau lembaga tersebut, maupun melalui website atau internet. Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara pihak-pihak, perjanjian mana menerbitkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Penerbitan surat berharga itu adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban membayar itu. Dalam praktek, tanggung jawab penerbit bilyet giro ini terutama terkait dengan pembayaran (pemindahbukuan) bilyet giro kepada pemegang. Selain itu, tanggung jawab penerbit bilyet giro terhadap bilyet giro yang diterbitkannya adalah mengenai syarat formal pada bilyet giro, yaitu antara lain tanda tangan dan atau cap/stempel dari penerbit, peneyebutan besarnya nilai yang akan dipindahbukukan dalam angka dan huruf, tanggal efektif, tangal penerbitan. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro dalam hal penerbitan bilyet giro kosong: (1) Perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan Penerbit yang dalam kewajibannya tidak memenuhi perjanjian atau wanprestasi, dapat menyebabkan penerbit digugat ke depan hakim. Pasal 1234 KUHPer menetukan prestasi yang dapat dituntut: 1) Menyerahkan sesuatu barang; 2) Melakukan suatu perbuatan; 3) Tidak melakukan suatu perbuatan. ABSTRACT THESIS TITLE : LEGAL PROTECTION FOR PARTIES IN TRANSACTIONS SELL BUYING GOODS USING BILYET GIRO BASED ON PBI NO 18/41 / PBI / 2016 STUDENT NAME : JANUAR ERISON SIMANDALAHI NIM : 217162015 KEYWORDS : Legal Protection, Bilyet Giro Transaction THE CONTENT OF ABSTRACT: Bilyet giro arises because of practical needs in daily practice for demand payments. Buying and selling using Bilyet Giro as a means of payment is not made during payment of the sale and purchase agreement, but there is a payment period in accordance with the active period and due date of the Bilyet Giro payment. Identification of problems includes: (1) Can the issuance of Bilyet Giro that does not complete the formal requirements in accordance with PBI No.18 / 41 / PBI / 2016 provide legal protection for the carrier or third party? (2) What are the forms of legal protection for giro bilyet holders in the case of issuing empty demand deposits? The approach method used is the legislative approach and the conceptual approach. Sources of material data from the library research results are obtained from: (1) Primary legal materials, including SKBI No.28 / 32 / Kep / Dir Year 1995 concerning Bilyet Giro and SEBI No.28 / 32 / UPG 1995 concerning Bilyet Giro, are improvements from SEBI No. 4/670 / UPBB / PbB dated January 24, 1972 concerning Bilyet Giro. Issuance of Bilyet Giro which does not include the full formal requirements in accordance with PBI No.18 / 41 / PBI / 2016 can provide legal protection for carriers or third parties. (2) Secondary legal material, in the form of books or literature, writings or opinions of experts as outlined in papers on Banking Law, Bilyet Giro, Criminal Acts, and other documents related to the discussion to be written, which obtained from banking institutions or related institutions either directly to the agency or institution, or through the website or the internet. The obligation to pay by issuing securities is due to the prior agreement between the parties, an agreement which issues an obligation to pay a sum of money. Issuance of these securities is the implementation of the obligation to pay it. In practice, the responsibility of the giro bilyet issuer is mainly related to the payment (transfer) of the giro account to the holder. In addition, the responsibility of the issuer of the giro account against the giro bilyet issued is concerning the formal requirements on the giro bill, which include signatures and / or stamp / stamp from the issuer, designation of the amount to be transferred in numbers and letters, effective date, issuance date . Forms of legal protection for current account holders in the case of issuing empty demand deposits: (1) Legal protection provided by the Legislation Regulations Issuers who in their obligations do not fulfill agreements or defaults can cause the publisher to be sued before the judge. Article 1234 of the Criminal Code determines the achievements that can be prosecuted: 1) Submitting something; 2) Perform an action; 3) Not doing an act.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Dr. Dwi Andayani Bs, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Transaksi Bilyet Giro Legal Protection, Bilyet Giro Transaction
Subjects: Tesis
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 20 Apr 2021 07:11
Last Modified: 20 Apr 2021 07:11
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/15550

Actions (login required)

View Item View Item