Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Ketiadaan Transparansi.Informasi di Bidang Jasa Layanan Penerbangan Domestik (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 975 K/Pdt/2019)

Ayundhani, Raras (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Ketiadaan Transparansi.Informasi di Bidang Jasa Layanan Penerbangan Domestik (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 975 K/Pdt/2019). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text COVER.pdf Download (159kB)
	Text PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (156kB)
	Text PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI.pdf Download (160kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (167kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (149kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (650kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (131kB)

Abstract

Penumpang bernama Regina Goenawan, Sandra Goenawan, Ramona Goenawan, serta Julius Chandra saat tiba di Bandara Soekarno Hatta hendak melakukan check-in di konter Air Asia untuk melakukan penerbangan tipe XT 7680, tidak diperbolehkan oleh pihak Air Asia dengan alasan bahwa nama Regina Goenawan masuk dalam blacklist. Air Asia pada saat itu tidak memberikan penjelasan mengenai blacklist tersebut. Tindakan tersebut merupakan pembatalan penerbangan secara sepihak. Penumpang menggugat PT Air Asia Indonesia Extra ke Pengadilan Negeri Tangerang sampai pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten, Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tersebut? Apakah sesuai dengan peraturan terkait mengenai pelindungan hukum penumpang sebagai konsumen? Penulis meneliti dengan menggunakan metode penelitian normatif. Data hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagai penegak hukum, majelis hakim dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Tangerang No. 169/Pdt.G/2017/PN. Tng dan Pengadilan Tinggi Banten No. 9/Pdt/2018/PT. Btn tidak memiliki keseuaian dengan peraturan peraturan terkait. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung No. 975 K/Pdt/2019 memiliki kesesuaian dengan peraturan mengenai perlindungan hukum penumpang sebagai konsumen serta penerbangan. Pelaku usaha dalam hal ini maskapai penerbangan mengabaikan transparansi informasi serta adanya ketidaktelitian dalam mengelola data penumpang, sebaiknya pemerintah membuat peraturan yang lebih khusus mengenai transparansi informasi di bidang jasa layanan penerbangan sebagai pelindungan hukum terhadap penumpang.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Pertimbangan Hukum Hakim, Putusan Pengadilan, Perlindungan Hukum Konsumen
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	20 Apr 2021 19:28
Last Modified:	20 Apr 2021 19:28
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/16300

Actions (login required)

View Item