Pemberian Restitusi Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1384/Pid.Sus/2017/PN.BJM)

Putri, Gracia (2020) Pemberian Restitusi Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1384/Pid.Sus/2017/PN.BJM). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text COVER.pdf Download (146kB)
	Text TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (21kB)
	Text TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (18kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (33kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (31kB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (160kB)

Abstract

Perdagangan manusia adalah bentuk merekrut, mengirim, mentransfer, mengumpulkan atau menerima seseorang, dengan ancaman atau menggunakan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, berbohong, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau orang yang rentan atau memberi atau menerima pembayaran posisi atau mendapatkan dalam untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban, hal itu dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu restitusi. Implementasi regulasi tentang restitusi sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang dan regulasi yang ada, tetapi dalam implementasinya ada perbedaan antara aturan tertulis dan implementasinya. Dalam hal ini aparat penegak hukum harus melihat prinsip interprasio in-claris non fit dan ius curia novit harus memiliki peran yang lebih aktif untuk melihat di mana para korban kurang memahami hak restitusi yang dapat mereka miliki. Selain itu, undang-undang yang mengatur restitusi memiliki beberapa kelemahan, salah satunya adalah regulasi mengenai pembayaran biaya restitusi di mana tidak ada kejelasan tentang pengertian artikel, bahkan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan tersebut diletakkan di bagian penjelasan dalam undang-undang yang harus ditempatkan pada penjelasan di artikel. Oleh karena itu pemerintah dan aparat penegak hukum harus memainkan peran yang lebih besar dalam memberantas kejahatan perdagangan orang dengan melakukan sosialisasi kepada publik, sehingga dapat lebih memahami kejahatan perdagangan orang.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Restitusi, Perdagangan Orang, Implementasi, Korban
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	20 Apr 2021 19:50
Last Modified:	20 Apr 2021 19:50
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/16302

Actions (login required)

View Item