Pembuatan Akta Keterangan Waris Oleh Keluarga Notaris Dalam Prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Jabatan Notaris (Studi Putusan Tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 03/B/MPPN/VIII/2016)

Tobing, Roosna Erawaty (2019) Pembuatan Akta Keterangan Waris Oleh Keluarga Notaris Dalam Prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Jabatan Notaris (Studi Putusan Tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 03/B/MPPN/VIII/2016). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text 1COVER.pdf Download (26kB)
	Text 2Lembar Pengesahan Tesis.pdf Download (428kB)
	Text 3Lembar Persetujuan Tesis.pdf Download (348kB)
	Text 4DAFTAR ISI.pdf Download (91kB)
	Text 5ABSTRAK.pdf Download (89kB)
	Text 12DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (205kB)

Abstract

Pluralisme hukum waris di Indonesia berakibat tidak lengkapnya pengaturan instansi atau pihak-pihak mana yang diberi kewewenangan oleh negara untuk membuat atau menerbitkan surat ketetapan/keterangan hak waris. Dalam praktek, notaris dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang menghadap untuk dibuatkan akta keterangan waris sebagaimana dalam kasus dalam penelitian tentang Pembuatan Akta Keterangan Waris Oleh Keluarga Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Jabatan Notaris (Studi Putusan Nomor 03/B/MPPN/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016), sehingga timbul permasalahan Bagaimanakah pengaturan kewenangan notaris dalam membuat akta keterangan waris? Bagaimana kewenangan notaris dalam pembuaatan akta keterangan waris keluarga? Bagaimana ketentuan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan kode etik notaris terhadap pembuatan akta keterangan waris oleh notaris yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan notaris? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa UUJN tidak mengatur secara jelas kewenangan notaris dalam membuat akta keterangan waris. Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam UUJN Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Notaris dilarang membuat Akta Otentik untuk kepentingan orang yang masih ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat 1 UUJN. Notaris hanya berwenang hanya sebatas pada informasi pembuatan akta keterangan waris. MPP dalam putusannya menguatkan putusan MPW, berarti MPP sependapat dengan pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh MPW, dimana MPW dalam pertimbangan hukumnya tidak menemukan bukti adanya pelanggaran UUJN yang dilakukan oleh notaris LIS, notaris di kota Cilegon, sehingga apa yang diputus oleh MPP sudah tepat dan benar. Tindakan Notaris LIS tidak dapat dikagetoriikan sebagai pelanggaran kode etik. ABSTRACT Name : Roosna Erawaty Tobing Title : DEVELOPMENT OF THE CEREMONY OF THE NOTARY'S FAMILY IN THE PRESPECTIVE LAW OF THE NOTARIES AND THE CODE OF THE NOTARY POST ETHICS (DECISION STUDY DATED AUGUST 24 2016 NUMBER 03 / B / MPPN / VIII / 2016) Keywords : Deed of Certificate of Inheritance, Act of Notary Position, Code of Ethics Inheritance legal pluralism in Indonesia results in incomplete arrangements of agencies or parties that are given authority by the state to make or issue decrees / information on inheritance rights. In practice, the notary is faced with the demands of the community who are facing to make a certificate of inheritance as in the case in the study of the Making of Deed of Information for the Family in the Perspective of the Act of Notary Position and Ethical Code of Notary Position (Study of Decision Number 03 / B / MPPN / VIII / 2016 dated 26 August 2016), so that a problem arises, how is the regulation of the authority of the notary in making a certificate of inheritance? how is the authority of the notary in the formulation of the deed of information on the family inheritance? what is the provision between the Notary Position Law and the notary code of ethics for making a certificate of inheritance statement by a notary who still has a family relationship with a notary? The research method used is the normative juridical method. Based on the results of the study that the UUJN does not clearly regulate the authority of the notary in making a certificate of inheritance. The notary has other authorities stipulated in UUJN Article 15 paragraph (3) of the UUJN which states that the notary has other authorities stipulated in the laws and regulations. Notaries are prohibited from making Authentic Deed for the benefit of people who still have family relations as referred to in Article 52 Paragraph 1 of UUJN. Notary only authorized only limited to information making certificate of inheritance. MPP in its decision reinforced the MPW decision, meaning MPP agreed with the legal considerations considered by MPW, where MPW in its legal considerations found no evidence of a violation of UUJN conducted by notary LIS, a notary in the city of Cilegon, so that what was decided by MPP was correct and correct . The LIS Notary's actions cannot be categorized as violations of the code of ethics.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra S.H., S.S., M.H
Uncontrolled Keywords:	Akta Keterangan Waris, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	22 Apr 2021 03:08
Last Modified:	22 Apr 2021 03:08
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/17241

Actions (login required)

View Item