Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh Kasus Putusan Nomor: 196 K/Pid.Sus/2016)

Dewi, Imelda Yohanna (2019) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh Kasus Putusan Nomor: 196 K/Pid.Sus/2016). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
cover.pdf

Download (34kB)
[img] Text
tanda persetujuan skripsi.pdf

Download (141kB)
[img] Text
tanda pengesahan.pdf

Download (190kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (193kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (87kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (309kB)

Abstract

Ijazah biasanya dipakai sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan pendaftaran atau rekrutmen dari suatu jabatan. Misalnya saja untuk pencalonan anggota legislatif baik menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten. Namun, kebanyakan para calon anggota legislatif di daerah tidak memiliki ijazah asli karena alasan tertentu, akhirnya para calon anggota legislatif tersebut menggunakan ijazah palsu agar supaya lolos dalam pemilihan umum. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna ijazah palsu oleh anggota DPRD dalam pemilihan umum legislatif (Contoh Kasus Putusan Nomor: 196 K/Pid.Sus/2016)? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung juga dengan data wawancara. Penulis menganalisis bahwa pertanggungjawaban pidana disesuaikan dengan pasal yang dipakai dimana sanksinya ada disitu, dalam hal ini pasal yang dikenakan adalah Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional juga syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan. Jika dilihat dari putusan yang dijadikan contoh dengan merujuk kepada pertimbangan hukumnya, hakim pengadilan sudah mempertimbangan segalanya sehingga dia bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan hakim sudah sesuai memutuskan. Penulis menyarankan untuk melakukan sosialisasi agar supaya tidak ada indikasi penggunaan ijazah palsu, perlu adanya penjatuhan pidana yang berat bagi setiap pelaku, dan para calon legislatif agar jujur dalam pencalonan diri sebagai wakil rakyat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., M.PA
Uncontrolled Keywords: Pertanggungjawaban Pidana, Ijazah Palsu
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 22 Apr 2021 03:33
Last Modified: 04 May 2021 04:22
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/17269

Actions (login required)

View Item View Item