Relevansi Kecakapan Hukum Pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Perjanjian E- Commerce

Yuliady, Rangga (2019) Relevansi Kecakapan Hukum Pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Perjanjian E- Commerce. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
1. PDF - Cover.pdf

Download (155kB)
[img] Text
2. PDF - Lembar Persetujuan Tesis.pdf

Download (150kB)
[img] Text
3. PDF - Lembar Pengesahan.pdf

Download (251kB)
[img] Text
5. PDF - Daftar Isi.pdf

Download (238kB)
[img] Text
6. PDF - Abstrak.pdf

Download (131kB)
[img] Text
12. PDF - DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (158kB)

Abstract

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun di seluruh dunia, hal tersebut disebabkan karena kemudahan serta manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Penggunaan media Internet mengubah persepsi masyarakat terutama pada pemanfaatan layanan internet dalam bidang perdagangan maupun jasa, baik perusahaan maupun masyarakat mulai menggunakan teknologi internet dalam menjalankan bisnis maupun bertransaksi. Konsep bisnis melalui perantaraan media Internet disebut sebagai Electronic Commerce yang selanjutnya akan disebut E-commerce. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan terhadap hukum positif atau peraturan perundang-undangan, maksudnya adalah merupakan pendekatan dengan memaparkan, menganalisa, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan sebagai bentuk usaha mendekati masalah yang akan diteliti dengan pendekatan hukum yaitu berusaha menelaah peraturan yang berlaku. Perdagangan melalui sarana elektronik saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Aturan tersebut sifatnya masih parsial karena belum menjangkau permasalahan utama dalam penggunaan e-commerce, yaitu kontrak elektronik, pembayaran elektronik dan jaminan keamanan, penyelesaian sengketa, batas negara dan hukum yang digunakan, perlindungan konsumen, pajak dan yang terutama adalah harmonisasi sistem hukum. Pengaturan e-commerce Indonesia atau kebijakan hukum di bidang hukum e-commerce pada dasarnya telah diatur dan diakui di Indonesia, namun pengaturan tersebut masih secara parsial atau sebagian dari kegiatan e-commerce di Indonesia. Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur secara spesifik aturan-aturan dasar dan infrastruktur-infrastruktur teknis yang mendukung realisasi e-commerce Indonesia.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: pembimbing : Dr. S. Atalim S.H., M.H
Uncontrolled Keywords: Relevansi, Kecakapan Hukum, Perjanjian E - Commerce
Subjects: Tesis
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 22 Apr 2021 03:52
Last Modified: 22 Apr 2021 03:52
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/17306

Actions (login required)

View Item View Item