Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Politik Hukum Indonesia

Sudiro, Amad (2019) Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Politik Hukum Indonesia. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (28kB)
[img] Text
Cover Tesis.pdf

Download (44kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (96kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (236kB)
[img] Text
Tanda pengesahan Tesis untuk diuji.pdf

Download (54kB)
[img] Text
Tanda Pengesahan Tesis.pdf

Download (64kB)

Abstract

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, yang diberikan undang-undang dan masyarakat, sehingga seseorang yang berprofesi sebagai notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan dengan sebaik-baiknya dan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya. Berdasarkan konstruksi latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini adalah mengapa kedudukan notaris sebagai pejabat umum sangat penting dan dibutuhkan dalam konstelasi politik hukum Indonesia, dan bagaimana tanggung jawab notaris dalam politik hukum di Indonesia, serta bagaimana pemberian sanksi terhadap pelanggaran tugas dan jabatan notaris tersebut pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, sedangkan kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan penelitian ini yaitu teori kepastian hukum dan teori hukum kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan notaris sebagai pejabat umum sangat penting dan dibutuhkan dalam politik hukum Indonesia, karena notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Politik hukum juga sangat mempengaruhi tanggung jawab notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari berbagai regulasi mengatur tentang tanggung jawab notaris. Selain itu pemberian sanksi terhadap pelanggaran tugas dan jabatan notaris pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, sebagai bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Sanksi yang diberikan kepada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran berkaitan dengan tugas dan jabatannya mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan lain yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris, terdiri dari sanksi administratif, sanksi etika, sanksi perdata, dan/ atau sanksi pidana. Namun demikian notaris yang diberikan sanksi tersebut dapat melakukan upaya hukum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU
Uncontrolled Keywords: Kedudukan Notaris; Pejabat Umum; Politik Hukum Indonesia.
Subjects: Tesis
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 22 Apr 2021 07:06
Last Modified: 22 Apr 2021 07:06
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/17635

Actions (login required)

View Item View Item