Penerapan Actio Pauliana Dalam Kasus Kepailitan Terkait Pemberian Fasilitas Kredit Terhadap Perusahaan Dengan Jaminan Atas Nama Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 888K/Pdt.Sus-Pailit/2017)

Salmon, Salvian (2019) Penerapan Actio Pauliana Dalam Kasus Kepailitan Terkait Pemberian Fasilitas Kredit Terhadap Perusahaan Dengan Jaminan Atas Nama Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 888K/Pdt.Sus-Pailit/2017). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text 1. COVER HARDCOVER-dikonversi.pdf Download (63kB)
	Text 4. Tanda Persetujuan Siap Uji (SCAN).pdf Download (216kB)
	Text 16. PENGESAHAN SKRIPSI (SCAN).pdf Download (312kB)
	Text 5. DAFTAR ISI-dikonversi.pdf Download (38kB)
	Text 6. ABSTRAK-dikonversi.pdf Download (34kB)
	Text 13. DAFTAR PUSTAKA-dikonversi.pdf Download (113kB)

Abstract

Pranata hukum Actio Pauliana dibentuk dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan tujuan untuk menghindari perbuatan hukum yang dapat merugikan kreditor-kreditor dalam hubungan hukumnya dengan debitor pailit. Kasus actio pauliana juga terjadi dalam kepailitan PT Sumber Urip Sejati Utama, sehingga penulis melakukan penelitian mengenai penerapan actio pauliana berdasarkan undang-undang dalam kasus terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan studi kasus. Penegakan hukum actio pauliana sangat sulit dilakukan, dalam kasus yang penulis angkat, actio pauliana sebenarnya telah sesuai dengan undang-undang terkait, tetapi membutuhkan pembuktian yang kuat karena hakim lebih mengedepankan pembuktian formil. Terhadap perbedaan putusan, terjadi karena pertimbangan hakim yang kurang pada pengadilan tingkat pertama sehingga dibatalkan pada tingkat kasasi, adapun hal tersebut terjadi karena pembuktian kurator yang masih kurang. Penulis menyimpulkan bahwa saat ini, pembuktian mengenai actio pauliana dalam kasus yang penulis angkat sudah sesuai dengan undang-undang terkait akan tetapi pembuktian oleh kurator harus dilakukan secara formil. Sebaiknya pemerintah membuat aturan yang lebih komprehensif untuk mengawasi perbuatan hukum debitor dalam undang-undang kepailitan, untuk lembaga peradilan sebaiknya hakim memiliki sikap untuk menegakan hukum dan keadilan, dan tidak hanya berdasarkan kepastian hukum, dan untuk masyarakat, sebaiknya pemerintah membuat suatu daftar mengenai debitor atau kreditor nakal untuk melindungi kepentingan masyarakat umum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Christine S.T. Kansil, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Actio Pauliana, Kepailitan, Fasilitas Kredit.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	22 Apr 2021 07:11
Last Modified:	04 May 2021 04:18
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/17638

Actions (login required)

View Item