Penerapan pengaturan tentang merek terdaftar yang tidak digunakan ( Non- Use Marks) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus- HKI/2015 ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek : studi kasus Inter Ik ea System BV melawan PT Ratania Khatulistiwa

Handoyo, Selvy (2019) Penerapan pengaturan tentang merek terdaftar yang tidak digunakan ( Non- Use Marks) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus- HKI/2015 ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek : studi kasus Inter Ik ea System BV melawan PT Ratania Khatulistiwa. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
Cover Skripsi.pdf

Download (190kB)
[img] Text
TANDA PERSETUJUAN.pdf

Download (455kB)
[img] Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (571kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (160kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (260kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (463kB)

Abstract

Merek merupakan suatu hal yang sangat pentng digunakan dalam perdagangan, dimana merek berguna untuk membedakan produk barang dan/atau jasa antara satu dengan lainnya dengan mempunyai ciri khas tertentu. Pada tahun 2013 terjadi kasus sengketa merek “IKEA” antara Inter Ikea System BV dengan PT. Ratania Khatulistiwa, dimana PT. Ratania Khatulistiwa mengajukan gugatan penghapusan terhadap merek “IKEA” dengan alasan bahwa tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. Dalam hasil putusan Pengadilan Niaga No. 99/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.NIAGA.Jkt.Pst. menyatakan merek “IKEA” milik Inter Ikea System BV harus dihapuskan. Karena pihak Inter Ikea System BV merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Niaga, Inter Ikea System BV mengajukan kasasi di Mahkamah Agung yang memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Inter Ikea System BV dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Permasalahan yang diangkat apakah alasan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Pasal 61 Ayat (2) huruf (a) karena berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) suatu merek terkenal harus mendapatkan perlindungan dan tidak dapat dihapuskan pendaftaran mereknya. Penulis berpendapat agar hakim dapat lebih teliti dalam memutus perkara khususnya dalam perkara merek terkenal, apalagi Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris yang pada intinya menyatakan bahwa suatu merek terkenal harus mendapatkan perlindungan hukum di setiap negara yang meratifikasi konvensi tersebut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr. F.X. Suyud Margono, S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum Merek Terkenal
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 22 Apr 2021 07:24
Last Modified: 04 May 2021 04:09
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/17650

Actions (login required)

View Item View Item