Afsaloon, Fernando (2019) Tanggung Jawab Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Komisaris Jenderal Polisi M.Iriawan Jadi Pj Gubernur Jawa Barat. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
1.Cover.pdf Download (41kB) |
|
Text
2.Tanda Persetujuan.pdf Download (209kB) |
|
Text
3.Pengesahan.pdf Download (281kB) |
|
Text
5.Daftar Isi.pdf Download (33kB) |
|
Text
6.Abstrak.pdf Download (12kB) |
|
Text
12.Daftar Pustaka.pdf Download (23kB) |
Abstract
Pengangkatan perwira tinggi Polri Komisaris Jenderal Polisi M.Iriawan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri. Maksud dari penunjukan Pj. pada beberapa daerah untuk menggantikan Kepala Daerah definitif, agar roda pemerintahan terus berjalan. Pj. Gubernur di wilayah yang menyelenggarakan Pilkada ditunjuk dari unsur Polri, maka akan muncul asumsi publik terhadap netralitas Polri dan adanya kepentingan politik dalam Pilkada. Penunjukan perwira tinggi Polri menjadi Pj. Gubernur tidak dapat dipisahkan dari aspek regulasi yang ada. Hal ini karena banyak peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dan tentu saja tidak boleh bertentangan, baik antara satu sama lainnya maupun dengan Undang-Undang di atasnya. penelitian yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Komisaris Jenderal Polisi M.Iriawan Jadi Pj. Gubernur Jawa Barat
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | H. Rasji , S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Hukum Pemerintahaan Negara, Tanggung Jawab, Menteri Dalam Negeri |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 22 Apr 2021 07:36 |
Last Modified: | 04 May 2021 04:09 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/17677 |
Actions (login required)
View Item |