Tanggung Jawab Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Komisaris Jenderal Polisi M.Iriawan Jadi Pj Gubernur Jawa Barat

Afsaloon, Fernando (2019) Tanggung Jawab Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Komisaris Jenderal Polisi M.Iriawan Jadi Pj Gubernur Jawa Barat. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
1.Cover.pdf

Download (41kB)
[img] Text
2.Tanda Persetujuan.pdf

Download (209kB)
[img] Text
3.Pengesahan.pdf

Download (281kB)
[img] Text
5.Daftar Isi.pdf

Download (33kB)
[img] Text
6.Abstrak.pdf

Download (12kB)
[img] Text
12.Daftar Pustaka.pdf

Download (23kB)

Abstract

Pengangkatan perwira tinggi Polri Komisaris Jenderal Polisi M.Iriawan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri. Maksud dari penunjukan Pj. pada beberapa daerah untuk menggantikan Kepala Daerah definitif, agar roda pemerintahan terus berjalan. Pj. Gubernur di wilayah yang menyelenggarakan Pilkada ditunjuk dari unsur Polri, maka akan muncul asumsi publik terhadap netralitas Polri dan adanya kepentingan politik dalam Pilkada. Penunjukan perwira tinggi Polri menjadi Pj. Gubernur tidak dapat dipisahkan dari aspek regulasi yang ada. Hal ini karena banyak peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dan tentu saja tidak boleh bertentangan, baik antara satu sama lainnya maupun dengan Undang-Undang di atasnya. penelitian yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Komisaris Jenderal Polisi M.Iriawan Jadi Pj. Gubernur Jawa Barat

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: H. Rasji , S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Hukum Pemerintahaan Negara, Tanggung Jawab, Menteri Dalam Negeri
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 22 Apr 2021 07:36
Last Modified: 04 May 2021 04:09
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/17677

Actions (login required)

View Item View Item