Analisis Pembebanan Hak Jaminan Kebendaan Terhadap Pesawat Udara Berdasarkan Konvensi Cape Town 2001 Tentang Convention on International Interests in Mobile Equipment

Pamuntjak, Joddy Nugraha (2019) Analisis Pembebanan Hak Jaminan Kebendaan Terhadap Pesawat Udara Berdasarkan Konvensi Cape Town 2001 Tentang Convention on International Interests in Mobile Equipment. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text 1. Cover.pdf Download (67kB)
	Text 2. Pengesahan.pdf Download (297kB)
	Text 3. Persetujuan.pdf Download (201kB)
	Text 5. Daftar Isi.pdf Download (12kB)
	Text 6. Astrak.pdf Download (13kB)
	Text 12. Dafpus.pdf Download (23kB)

Abstract

Pesawat udara merupakan moda transportasi modern yang pada saat ini menjadi pilihan utama masyarakat untuk berpindah tempat. Usaha industri penerbangan merupakan bidang usaha yang membutuhkan biaya yang sangat besar, hal tersebut diakibatkan karena para pelaku industri harus membiayai kebutuhan untuk mendatangkan pesawat udara hingga biaya operasional pesawat udara. Salah satu cara yang untuk memenuhi kebutuhan biaya tersebut adalah dengan mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga pembiayaan, baik perbankan maupun lembaga pembiayaan lain. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang berlaku saat ini, hanya menyebutkan bahwa pesawat udara dapat dibebankan kepentingan internasional. Frasa kepentingan internasional tersebut mengacu pada Konvensi Cape Town 2001 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam penelitian ini akan membahas pelaksanaan pembebanan hak jaminan kebendaan terhadap pesawat udara berdasarkan Konvensi Cape Town 2001. Metode penelitian normatif yang disertai data wawancara digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa saat ini pembebanan jaminan kebendaan dilakukan dengan menggunakan IDERA, yakni surat kuasa yang diberikan untuk menghapus tanda pendaftaran serta untuk melakukan ekspor. Penggunaan IDERA pada pembebanan jaminan kebendaan yang dilakukan para pihak yang berasal dari Indonesia tidaklah tepat, karena pendaftaran dari IDERA dilakukan di Irlandia, sehingga pendaftaran tersebut tidak memberikan manfaat yuridis yang berarti. Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pembebanan jaminan kebendaan terhadap pesawat udara perlu dibentuk, lembaga hipotik merupakan lembaga jaminan yang paling tepat untuk digunakan, karena merupakan lembaga yang dapat digunakan bagi benda tidak bergerak, mengingat pesawat udara merupakan benda bergerak yang mempunyai kekhususan sehingga secara yuridis dianggap sebagai benda tidak bergerak

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Prof. Dr. H.K. Martono, S.H., LLM
Uncontrolled Keywords:	Pesawat Udara, Jaminan Kebendaan, Konvensi Cape Town 2001
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	23 Apr 2021 03:16
Last Modified:	04 May 2021 04:08
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/18521

Actions (login required)

View Item