Analisis Hukum Pencabutan Hak Dipilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 Pk/Pid.Sus/2017 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Firdaus, Firdaus (2020) Analisis Hukum Pencabutan Hak Dipilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 Pk/Pid.Sus/2017 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text cover skripsi (pdf).pdf Download (113kB)
	Text Lembar pengesahan.pdf Download (94kB)
	Text Lembar Persetujuan.pdf Download (168kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (89kB)
	Text ABSTRAK pdf.pdf Download (156kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (177kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor 225/PK/PIDSUS/2017 telah memvonis Patrice Rio Capella yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta pemberian pidana tambahan berwujud pencabutan hak memilih dan dipilih berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun terdapat suatu konflik yang terjadi dari vonis tersebut. Permasalahan yang akan diteliti penulis untuk mencari tau bagaimana keabsahan pencabutan hak dipilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 225/Pk/Pid.Sus/2017 menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? Penulis meneliti permasalahan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan didukung oleh data wawancara para ahli di bidangnya. Pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dapat merusak tatanan demokrasi di indonesia karenanya rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dibatasi haknya untuk dipilih. Penulis menganalisis bahwa pencabutah hak dipilih bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum. Dengan demikian bahwa putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak sah berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : DR. Rasji, S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Anggota DPR, pencabutan, hak dipilih
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	23 Apr 2021 06:10
Last Modified:	23 Apr 2021 06:10
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/18588

Actions (login required)

View Item