Peranan dan Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelesaian Konflik Tambang Emas Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi Jawa Timur Dalam Perspektif Hak Atas Lingkungan Hidup

Juniarti, Veby (2019) Peranan dan Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelesaian Konflik Tambang Emas Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi Jawa Timur Dalam Perspektif Hak Atas Lingkungan Hidup. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text 1. COVER.pdf Download (80kB)
	Text 2. PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text 3. PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (247kB)
	Text 5. DAFTAR ISI.pdf Download (12kB)
	Text 6 ABSTRAKI.pdf Download (78kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (174kB)

Abstract

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 9 UU HAM No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 65 ayat (1) UU PPLH No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Akan tetapi dalam kenyataannya meskipun sudah diatur masih saja terdapat pelanggaran atas lingkungan hidup. Contoh kasus konflik tambang emas Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi Jawa Timur yang bermula dari masyarakat yang tinggal di kawasan Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi menolak adanya kegiatan usaha tambang emas yang dilakukan oleh PT. Bumi Suksesindo. Sehingga peranan dan tanggung jawab negara dalam penyelesaian konflik tambang emas Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi Jawa Timur dalam perspektif hak atas lingkungan hidup patut dipertanyakan. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana peranan negara dan bagaimana tanggung dalam pemberian hak atas lingkungan hidup bagi masyarakat sekitar Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi Jawa Timur dalam konflik tambang emas Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi Jawa Timur. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil kajian penulisan menunjukkan bahwa meskipun terjadi pencemaran lingkungan dan masyarakat kehilangan mata pencaharian, peranan dan tanggung jawab negara dalam menyelesaikan konflik tambang emas Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi Jawa Timur memang tidak ada sama sekali. Buktinya pemerintah atau pemda tidak pernah sama sekali mendatangi lokasi kegiatan usaha pertambangan tersebut untuk melakukan pengawasan, sehingga kegiatan usaha pertambangan masih tetap dilanjutkan. Atas dasar itu Penulis merekomendasikan negara melalui pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemda, pemerintah juga memberikan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada masyarakat, dan melakukan audit lingkungan hidup, serta menjaga pemanfaatan sumber daya alam secara benar dengan melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisiapasi menjaga lingkungan hidup agar baik dan sehat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Peranan Negara, Tanggung Jawab Negara, Konflik Agaria, Konflik Tambang, Hak Asasi Manusia, Hak Atas Lingkungan Hidup
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	23 Apr 2021 06:16
Last Modified:	04 May 2021 04:07
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/18591

Actions (login required)

View Item