Akibat hukum eksekusi obyek hak tanggungan yang dilaksanakan tanpa penetapan pengadilan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah : contoh kasus putusan nomor 203/PDT.G/2013/PN.DPK / Parayudha Rachman

Rachman, Parayudha (2017) Akibat hukum eksekusi obyek hak tanggungan yang dilaksanakan tanpa penetapan pengadilan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah : contoh kasus putusan nomor 203/PDT.G/2013/PN.DPK / Parayudha Rachman. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Hak Tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Namun di dalam prakteknya terjadi permasalahan dalam penafsiran eksekusi terhadap obyek hak tanggungan. Pihak kreditur melakukan eksekusi terhadap obyek hak tanggungan dengan cara parate eksekutie atau eksekusi langsung dengan tanpa fiat/penetapan dari pengadilan negeri setempat. Permasalahan yang akan penulis teliti yaitu bagaimana akibat hukum eksekusi lelang Hak Tanggungan yang dilaksanakan tanpa penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif dan didukung dengan data hasil wawancara kepada para Ahli dan Praktisi. Berdasarkan hasil penelitian dengan peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara ditemukan perbedaan pendapat mengenai prosedur melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan. Penulis menganalisa bahwa pada praktek sering terjadi persoalan mengenai parate eksekutie yang belum dapat dijalankan secara efektif. Dapat disimpulkan bahwa eksekusi Hak Tanggungan dapat diaksanakan secara langsung tanpa penetapan pengadilan namun belum efektif dan maksimal, karena pada prakteknya sebagian besar pejabat atau penegak hukum berpendapat eksekusi obyek Hak Tanggungan harus dilaksanakan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository@untar.ac.id
Date Deposited: 28 Jun 2018 08:01
Last Modified: 28 Jun 2018 08:01
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1913

Actions (login required)

View Item View Item