Analisis tanggung jawab direksi terhadap utang pajak ditinjau dari undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang :studi Kasus PT X, Tbk /Carrin Finrely

Finrely, Carrin (2017) Analisis tanggung jawab direksi terhadap utang pajak ditinjau dari undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang :studi Kasus PT X, Tbk /Carrin Finrely. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas diatur didalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Didalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa didalam Perseroan Terbatas terdapat 3 organ perusahaan yang memiliki fu ngsi, tugas dan wewenangnya masing-masing. Organ tersebut antara lain Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam Perseroan Terbatas terdapat pemisahan harta antara harta kekayaan pribadi ma sing-masing organ Perseroan dengan harta kekayaan Perseroan. Tanggungjawab yang dimiliki organ dalam Perseroan Terbatas bersifat terbatas. Kedudukan suatu Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang -Undang dapat ditentukan sebagai Wajib Pajak. Sistem pelaporan pajak menganut sistem dimana wajib pajak sendiri menentukan nilai dan besar yang harus dibayarkan dan juga tidak tertutup kemungkinan untuk menimbulkan utang pajak. Jika Perseroan Terbatas mempunyai utang pajak maka pelunasannya menggunakan kekayaan perusahaan tetapi karena diwakilkan oleh pengurus maka pengurus dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi terhadap pembayaran pajak badan yang terutang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang ditunjang dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait. Analisis singkat mengenai permasalahan yang dijadikan judul oleh penulis dan upaya yang dapat dilakukan jika fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis. Daftar Acuan : 33 (1983-2016) Pembimbing : Dr. Ariawan Gu

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 28 Jun 2018 09:04
Last Modified: 28 Jun 2018 09:04
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1945

Actions (login required)

View Item View Item