Analisis hak recall partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Berasal aari Partainya Berdasarkan UU nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Reynaldi, Wesley (2016) Analisis hak recall partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Berasal aari Partainya Berdasarkan UU nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagera.

Full text not available from this repository.

Abstract

Recall, Anggota, Partai Politik, Dewan Perwakilan Rakyat. Isi : Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini dapat diwujudkan antara lain melalui pembentukan partai politik. Partai politik sebagai peserta pemilihan umum yang diselengarakan setiap 5 (lima) tahun sekali bertujuan salah satunya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jabatan anggota DPR terpilih yang diberikan konstituen hanya 5 (lima) tahun. Dalam masa jabatan anggota DPR mempunyai fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban, tetapi akan hilang apabila diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir (Recall). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah bagaimana konsenkuensi yuridis hak recall apabila tetap dipertahankan berada ditangan kekuasaan partai. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan penelusuran bahanbahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Teori yang digunakan antara lain konsep Negara hukum; teori perwakilan; teori hak; Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa Recall berpotensi mendistorsi kedaulatan rakyat dengan kedaulatan partai politik. Adanya recall oleh partai politik terhadap anggota DPR maka dibatasinya hak politik dan kewajiban sebagai anggota DPR tersebut sepanjang periode masa jabatannya. Penggunaan suatu hak recall oleh partai politik harus merupakan suatu tindakan menurut hukum. Maka dari itu peraturan-peraturan yang khususnya berkaitan dengan recall seyogyanya dilakukan perubahan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	28 Jun 2018 08:59
Last Modified:	28 Jun 2018 08:59
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1979

Actions (login required)

View Item