Delano, Rainer (2016) Analisis hubungan hukum antara Pt. Express Limo Nusantara dan pengemudi taksi dalam sewa beli armada taksi : studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor: 368K/PDT.SUS-BPSK/2013 / Pintarso Sungkawira. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagera.
Full text not available from this repository.Abstract
Kata kunci :Pengemudi Taksi, Sewa Beli, Hubungan Hukum. Isi : Saat ini kegiatan yang paling umum dilakukan dalam masyarakat adalah kegiatan jual-beli, dimana pihak yang terlibat di dalamnya adalah konsumen dan pelaku usaha. Sering kali terjadi kebingungan kapan seseorang dapat dikatakan sebagai konsumen, terutama konsumen yang tergolong dalam konsumen akhir yang dilindungi dalam UUPK. Seseorang yang membeli bahan-bahan pangan yang kemudian akan diolah kembali dan dijadikan bahan dagangannya untuk dijual tidak dapat dikategorikan sebagai kosumen akhir menurut UUPK.Penulis akan mengkaji permasalahan dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang menyangkut kebenaran hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha menurut UUPK. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam hubungan hukum perjanjian jual beli sudah jelas yang menjadi para pihak dalam hubungan hukum tersebut ialah konsumen dan pelaku usaha di mana pelaku usaha adalah pihak yang menjual suatu barang dan/atau jasa sementara konsumen adalah pihak yang membeli suatu obyek barang dan/atau jasa yang diperjanjikan tersebut. Di lain sisi dalam hubungan hukum perjanjian sewa beli yang merupakan para pihak adalah pembeli sewa (debitur) dan penjual sewa (kreditur) di mana pembeli sewa adalah pihak yang membeli suatu obyek barang dan/atau jasa secara cicilan dari penjual sewa yang sebaliknya ialah pihak yang menjual suatu obyek barang dan/atau jasa yang diperjanjikan secara cicilan tersebut. Maka, terdapat suatu perbedaan subyek hukum yang jelas dalam kedua perjanjian tersebut.Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara untuk menjawab permasalahantersebut.Pengemudi taksi pada sengketa konsumen ini dapat dikategorikan sebagai konsumen yang dilindungi UUPK dan PT. Express Limo Nusantara pada sengketa konsumen ini dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yang dilindungi UUPK.Saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah Pencantuman status hubungan hukum antara para pihak dalam sebuah perjanjian hendaklah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum agar pada saat terjadi sebuah sengketa antara para pihak tersebut tidak terjadi sebuah kebingungan mengenai status hubungan hukum kedua belah pihak, serta pengertian dan pengaturan ?konsumen? di dalam UUPK hendaknya lebih diperluas lagi mengenai konsumen antara, karena tidak selamanya konsumen merupakan konsumen akhir. UUPK sebagai tombak pengaturan mengenai Perlindungan Konsumen sudah sepatutnya mengatur berbagai hal mengenai konsumen akhir maupun konsumen antara secara rinci.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 28 Jun 2018 08:58 |
| Last Modified: | 28 Jun 2018 08:58 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1987 |
Actions (login required)
 |
View Item |
