Analisis kekuatan hukum pemilikan tanah oleh warga negara asing melalui Perjanjian Nominee:studi kasus nomor. 82/PDT.G/2013/PN.DPS /Virginia Isaura Hillary

Hillary, Virginia Isaura (2017) Analisis kekuatan hukum pemilikan tanah oleh warga negara asing melalui Perjanjian Nominee:studi kasus nomor. 82/PDT.G/2013/PN.DPS /Virginia Isaura Hillary. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Hak atas tanah adalah hubungan antara orang dan badan hukum dengan sebidang tanah.Pengertian tanah berarti pada permukaan bumi itu sendiri. Hak atas tanah adalah wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara, Bangsa dan kepentingan umum. Akan tetapi ada celah untuk Warga Negara Asing dapat menguasai tanah di Indonesia, salah satunya dengan perjanjian nominee. Perjanjian nominee yaitu Warga Negara Asing meminjam nama Warga Negara Indonesia untuk kepentingan penguasaan tanah bagi Warga Negara Asing itu. Dalam kasus yang terjadi, dimana seorang Warga Negara Asing membeli tanah melalui perjanjian nominee. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPA menentukan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Oleh sebab itu, seorang Warga Negara Asing tersebut meminjam nama oleh salah satu Warga Negara Indonesia untuk membeli tanah di Denpasar, Bali. Tindakan tersebut dianggap perbuatan melawan hukum. Karena, bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Pertanyaan yang timbul dari masalah ini adalah Bagaimana pengaturan kepemilikan tanah bagi Warga Negara Asing di Indonesia? dan Bagaimana Kekuatan hukum pemilikan tanah yang dikuasai oleh Warga Negara Asing berdasarkan perjanjian nominee? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Penelitian Normatif, sedangkan teori yang digunakan adalah teori kepemilikan tanah di Indonesia, teori jual beli tanah dan teori nominee, dan diperkuat juga dengan adanya wawancara. Data hasil penelitian menunjukan bahwa dalam kasus ini perjanjian nominee itu dilarang, karena merupakan jenis penyeludupan hukum. Orang asing dan badan hukum asing hanya dapat memiliki hak atas tanah di Indonesia dengan status hak pakai.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 28 Jun 2018 08:54
Last Modified: 28 Jun 2018 08:54
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2015

Actions (login required)

View Item View Item